Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Mentawai No. 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Diubah dengan
PERBUP Kab. Mentawai No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kep. Mentawai No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab. Kep. Mentawai
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dalam memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, PermenPANRB No. 39 Tahun 2013, Perka BKN No. 3 Tahun 2016, PermenPANRB No. 41 Tahun 2018, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, PermenPANRB No. 1 Tahun 2020, Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2012, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 8 Tahun 2016, Perbup Kep. Mentawai No. 49 Tahun 2017, Perbup Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. ketentuan Umum
2. Pemberian dan Pengurangan TPP
3. Besaran TPP yang Diterima
4. Pembayaran TPP
5. Mekanisme Pembayaran
6. Kewajiban
7. Tanggung Jawab, Pembinaan, dan Pengawasan
8. Ketentuan Lain-Lain
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Penungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kep. Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Perda kab. Kep. Mentawai No. 9 Tahun 2017, perlu pedoman dan tata cara bagi penyelenggara pemilihan kepala desa dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa di Kab. Kep. Mentawai
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU no. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 9 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pelaksana Pemungutan Suara
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara
4. Pemilih
5. Pemungut Suara
6. Penghitungan Suara di TPS
7. Penghitungan Suara di Tingkat Desa
8. Penetapan Calon Terpilih
9. Pengesahan dan Pelantikan
10. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
45 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 02 Tahun
2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Prinsip
3. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
4. Unit Pengendalian Gratifikasi
5. Pengawasan
6. Hak dan Perlindungan
7. Sanksi
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kep. Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam optimalisasi proses dan tahapan pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kepulauan mentawai perlu diatur mekanisme dan tata cara pendaftaran dan penetapan calon oleh P2KD
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 9 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pendaftaran
3. Penetapan Calon
4. Keberatan
5. Penetapan Nomor Urut
6. Kampanye
7. Masa Tenang
8. Format Formulir
9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemkab. Kep. Mentawai
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perubahan standar biaya dan komponen perjalanan dinas bagi bagi ASN dan pejabat berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Regional, perlu dilakukan penyesuaian atas regulasi yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemkab. Kepulauan Mentawai
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2012, Perda kab. Kep. Mentawai No. 8 Tahun 2016, Perbup. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2018
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
3. Biaya Perjalanan Dinas
4. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
5. Pengendalian Internal
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perda Kab. Kep. Mentawai No. 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir dalam periode bulan Januari 2019 s.d. bulan Juni tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal yang sama pada bulan Juni tahun 2021
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 123 Tahun 2014, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 9 Tahun 2017, Perbup Kep. Mentawai No. 14 Tahun 2013
Tahapan pemilihan terdiri atas:
a. tahapan persiapan
b. tahapan penyelenggaraan
penyelenggaraan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan, program, dan kegiatan pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan pandemik Covid 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia Barang/Jasa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Hingga Melampauhi TA Berkenaan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemkab Kep. Mentawai melaksanakan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 82 Tahun 2012, PermenPANRB No. 6 Tahun 2011
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Arsitektur Sistem
3. Cakupan Sistem
4. Spesifikasi Sistem
5. pelaksanaan dan pengembangan
6. SDM
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemkab. mengalokasikan dalam APBD untuk Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dengan DAK
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Mentawai No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 5 Tahun 2020
ADD TA 2021 adalah sebesar Rp58.243.789.600,00. ADD dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan mempertimbangkan:
1. Kebutuhan PTAPD dan APAB
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kep. Mentawai TA 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa
UU No. 49 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PMK No. 205/PMK.07/2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2010, Perbup Kab. Kep. Mentawai No. 14 Tahun 2013
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Penggunaan Dana Desa
5. Pelaporan Dana Desa
6. Sanksi
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Aparatur Pemerintah Desa TA 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu adanya standar biaya sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten kepulauan mentawai
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2010, Perbup Kep. Mentawai No. 113 Tahun 2018
Standar Biaya Aparatur Pemerintah Desa adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Standar Biaya dimaksud merupakan estimasi tertinggi biaya Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
17 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
