Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Indragiri Hilir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional dan perubahan kedudukan, susunan
organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, maka perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi
Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reforrmasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2021;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Inhil Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran serta untuk mengakomodir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil dari proses pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Pergub Riau No.25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 26 Tahun 2008; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 16 Tahun 2019; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Penyusunan RKPD; Penetapan RKPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diubahnya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap
Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2018-
2023
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor &6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2
Tahun 2022;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwae berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak
meliputi kebutuhan daerah datam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang angearannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berailan, Belanja Daerah
yang bersifat mengikat dan bejanja yang bersifat
wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan dan/atau
Pengeluaran
Baerah Jainnya yang apabila ditunde akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemenntah Daerah dan/atau masyarakat;
Pasal 18 avat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norsor 120 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Nomor Keuangan Menteri 17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana telah dijubah dengan Peraturan Bupati indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021;
Ketentuan pada Pasal 88 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penjabaran Angearan Pendapstan dan Belanja
Daerah Tahun Angparan 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragin Hilir
Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hiir Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2021 Nomor 17) substansi tetap, Lampiran |
dan Lampiran II Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Puri Husada
Tembilahan, Dinas Sosial, Kecamatan Tembiiahan, Kecamatan
Tembilahan Hubli, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Batang Tuaka,
Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung, Kecamatan
Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kempas.
Kecamatan Kemuning, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kuala Indragiri,
Kecamatan Mandah, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Reteh,
Kecamatan Sungai Batang dan Kecamatan Tanah Merah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Pergub Riau No. 19 Tahun 2019; Perbup Indragiri Hilir No. 51 tahun 2016; Perbup Indragiri Hilir No. 52 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Asas PEKK; Pelaksanaan PEKK; Waktu Pelaksanaan PEKK; Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Lamp. : 13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2022
PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 8 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor &
Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 17 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2022
PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Mencabut :
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 59)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/ atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya optimalisasi penerimaan
pendapatan asli daerah, memberikan apresiasi atas
kepatuhan wajib pajak dalam hal terub
administrasi pembayaran pajak daerah dan
mengurangi piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan
kebyakan perpajakan daerah
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Penghapusan Sanksi Administratif; Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif; Pelaporan Penghapusan Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan di
kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan
menggerakan partisipasi masyarakat Menuju Kelurahan
Maju, Mandiri dan Sejahtera;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 56 (lima puluh enam) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan LKK; LKK; Hubungan dan Tata Kerja; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), Pasal 87 ayat (3), Pasal 98 ayat (7), Pasal 10ayat (3) dan 102 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 68/PMK.03/2012; Permenkeu No. 9/PMK.03/2013; Permenkeu No. 242/ PMK.03/ 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 147 /PMK.03/2017; Permenkeu No. 207 /PMK.07/2018; Perda kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 16 Tahun 2019; Perda kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 15 (lima belas) Bab dan 180 (seratus delapan puluh ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Jenis-jenis Pajak Daerah; Penagihan; Pemeriksaan; Keberatan dan Banding, Serta Pengurangan dan Keringanan; Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Pembetulan Ketetapan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Pembukuan; Pelaporan; Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; Kondisi Tertentu; Penyidikan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Lamp. : 90 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Cepat, Nyaman dan Gratis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha
perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Layanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Cepat, Nyaman dan Gratis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Permen Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Permohonan Pendaftaran; Penerbitan NIB, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
