Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Tarif Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 83 ayat (6) tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda Kab. Kukar No.8 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Tarif Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Tarif Layanan BLUD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 5 ayat (6) Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tanggungjawab Pelaporan Keuangan; Laporan Keuangan; Penghentian BLUD Menjadi Unit Kerja Biasa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 58 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; Mekanisme Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Integrasi/Konsolidasi RBA dengan RKA-Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengadaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 25 ayat (1) bahwa Besaran Gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari pemimpin BLUD.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2019
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT-MINIMAL-PELAYANAN-STANDAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
ABSTRAK:
Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata yang bersifat sederhana, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian sesuai dengan kebutuhan, pnontas dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil Daerah, perlu mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal
penyelenggaraan kesehatan. Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 43 ayat (2) tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Dinas/Badan di Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permenkes No.741 Tahun 2008; Permendagri No.79 Tahun 2018; Kepmenkes No.129 Tahun 2008; Perda Kab. Kukar No.12 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pelaksanaan; Penerapan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.10 Tahun 2013
74 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta adanya perubahan nomenklatur Perangkat DDaerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup No.40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perbup Kukar No.67 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Pasal 3 diubah, ditambah 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.40 Tahun 2011
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Perda Kab. Kukar No.13 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No.13 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Manfaat KIA; Sasaran, Persyaratan dan tata Cara; Masa Berlaku, Biaya dan Desain Blangko KIA; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat tidak dilakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Perbup Kukar No.43 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk juga mengatur tentang ketentuan berubah: Pasal 34 diubah; Pasal 35 ayat (2) diubah: Pasal 37 dihapus; Pasal 38 ayat (4) diubah; Pasal 39 dihapus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.43 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, termasuk juga mengatur tentang Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2019
KEPALA DESA-PEMBERHENTIAN-PEMILIHAN-PELAKSANAAN-PERATURAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemerhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.3 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (5), Pasal 4B ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (5a), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (3) tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda No.3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas perda No.3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemerhentian Kepala Desa, termasuk juga mengatur tentang ruang lingkup Peraturan Bupati ini:
a. Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
b. tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa
c. tata cara seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa
d. tata cara pemberian sanksi administratif
e. pemilihan Kepala Desa ulang
f. tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah
g. rincian pembiayaan dalam Pemilihan Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
Peraturan yang Dicabut: Keputusan Bupati kutai kartanegara No.221 Tahun 2016
185 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
