LOA KULU-LOH-DESA-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu
ABSTRAK:
Melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara tanggal 15 Februari 2011 tentang Pelacakan Batas Desa (Persia pan)
Sumber Sari dengan Desa (Induk) Loh Sumber, Berita Acara tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pelacakan
Batas Desa Loa Kulu Kota dengan Desa Loh Sumber, Berita Acara tanggal 30 Oktober 2013 tentang
Pelacakan Batas Desa Ponoragan dengan Desa Loh Sumber, Berita Acara tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Loh Sumber, Berita Acara Rapat tanggal 22 Januari 2014 tentang Tapal Batas antara Desa Jembayan Tengah dan Desa Loh Sumber, Berita Acara tanggal 1 Februari 2014 tentang Pelacakan Batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong Segmen Desa Loh Sumber, Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayan Dalam dengan Kelurahan Jahab, Berita Acara tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Tengah dengan Desa Loh Sumber, Berita Acara tanggal 1 September 2015 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Tengah dengan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 29 Tahun 2019
KELURAHAN-MASYARAKAT-PEMBERDAYAAN-PRASARANA-SARANA-PEMBANGUNAN-KEGIATAN-PENGELOLAAN-TATA CARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
untuk mempermudah pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu ada pengaturan terkait pengelolaan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana yang akan dijadikan pedoman, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.130 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPP No.8 Tahun 2019; Perda Kab. Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perbup Kukar No.53 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Kegiatan; Penganggaran; Pelaksanaan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 35 Tahun 2014 tentang Pengisian dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemkab Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencegahan korupsi bekerjasama secara sinergis dengan Komisi PemberantasanKorupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Dengan adanya perubahan pengisian dan penyampaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kedalam Sistem Aplikasi sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta untuk memudahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara secara efektif dan efisien, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemkab Kutai Kartanegara, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Wajib Lapor; Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara; Pengelola Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara; Pengawasan; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup Kukar No.35 Tahun 2014
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2019
RUMAH TANGGA-SAMPAH-PENGELOLAAN-DAERAH-STRATEGI-KEBIJAKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perpres No.97 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (5) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda Kab. Kukar No.4 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (8) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.81 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2017; Permen LHK No.P.10 Tahun 2018; Perda Kab. Kukar No.4 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Arah Jakstrada; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Rangka menunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.29 Tahun 2016; PMK No.113 Tahun 2012; Pergub Kaltim No.2 Tahun 2017; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perda kab. Kukar No.9 Tahun 2016; Perbup Kukar No.7 Tahun 2008
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Perjalan Dinas Dalam Negeri; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Biaya Perjalanan Dinas; Tanggungjawab dan Pembinaan; Larangan Pembayaran Rangkap; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup Kukar No.2 Tahun 2015
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Perda No.10 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (5) tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun
2019-2023
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No.10 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023, termasuk juga mengatur tentangRencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Wilayah
Bab III Penilaian Risiko Bencana
Bab IV Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana
Bab V Mekanisme Penanggulangan Bencana
Bab VI Alokasi Tugas dan Sumberdaya
Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 24 Tahun 2019
TUNJANGAN KETIGA BELAS-TUNJANGAN HARI RAYA-PEMBERIAN-TEKNIS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas
ABSTRAK:
PP No.19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Betas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No.19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati. PP No.36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.19 Tahun 2016; PP No.36 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010
Dalam Peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2018; PMK No.176 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip; Komponen Remunerasi; Tata Cara Penyusunan Remunerasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri 79 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (2) tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola BLUD; Tahapan Penerapan BLUD; Permohonan, Penilaian dan Penetapan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, menyusun Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Evaluasi Kinerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Restra BLUD; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
