Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam rangka pengukuran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasisi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2017; PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016; PERBUP KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019; PERBUP KAB. DAIRI No. 12 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Prinsip, Unsur Pelayanan, Manfaat dan Periode Pelaksanaan SKM, Aplikasi SKM Berbasis Elektronik, Infrastruktur Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Hak Akses dan Kewajiban Pengelola Aplikasi, Pelaksanaan Survei, Kuesioner dan Pelaporan, Pembinaan, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2021
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2021/No. 03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Pemerintah Kabupaten Dairi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014, PERPRES No. 113 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDES PDTT No. 13 Tahun 2020, PMK No. 222/PMK.07/2020, PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020, PMK No. 17/PMK.07/2021, PERDA Kab.Dairi No. 4 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 5 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 9 Tahun 2015, PERBUP Dairi No. 24 Tahun 2017, PERBUP Dairi No. 18 Tahun 2019, PERBUP Dairi No. 45 tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021, Ruang Lingkup, Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Besaran Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, Publikasi dan Pelaporan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dari.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
a. UU No. 15 Tahun 1964; b. UU No. 17 Tahun 2003; c. UU Nomor 1 Tahun 2004; d. UU No. 12 Tahun 2011; e. UU No. 23 Tahun 2014; f. PP No. 12 Tahun 2019; g. Permendagri No. 13 Tahun 2006; h. Permendagri No. 15 Tahun 2008; i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; l. Perda Kab Dairi No 7 Tahun 2016; m. Perda Kab Dairi No. 6 Tahun 2020.
Peraturan ini terdiri dari Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyusunan GBS; Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2021
peran desa dalam konvergensi pencegahan dan penurunan stunting
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
a. berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 bahwa prevalensi stunting Kabupaten Dairi sebesar 39,27% (tiga puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penurunan angka penderita stunting di Kabupaten Dairi antara lain dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting;
UU No 15 Tahun 1964;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 17 Tahun 2007;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 18 Tahun 2012;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 17 Tahun 2010;
PP No 43 Tahun 2014;
PP No 60 Tahun 2014;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 42 Tahun 2013;
PP No 59 Tahun 2017;
PP No 83 Tahun 2017;
Permendagri No 19 Tahun 2011;
Permenkes No 23 Tahun 2014;
Permenkes No 25 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 1 Tahun 2018;
Permendagri No 20 Tahun 2018;
Permenkeu No 61/PMK.07/2019;
Permenkes No 29 Tahun 2019;
Perda No 7 Tahun 2016;
Perda No 6 Tahun 2019;
Perbup Dairi No 15 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini terdiri dari 11 bab yakni Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting; Bentuk Kegiatan; Pelaku; Tahapan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa; Rumah Desa Sehat; Kader Pembangunan Manusia; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2021
tim penerapan standar pelayanan minimal kabupaten dairi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2021/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Dairi.
UU No 15 Tahun 1964;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 2 Tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 100 Tahun 2018;
Perda Kab Dairi No 7 Tahun 2016;
Perbup Dairi No 15 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Dairi. Peraturan ini terdiri dari 6 bab yakni Ketentuan Umum, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tugas Tim, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2021
penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten dairi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna menciptakan pemerintah yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Dasar Hukum peraturan ini ialah UU No 15 Tahun 1964; UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 4 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PP No 71 Tahun 2019; PP No 95 Tahun 2018; PermenpanRB No 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2015; Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003; PermenpanRB No 59 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Maksud, dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Kelola SPBE Dairi; Manajemen SPBE Dairi; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE Dairi; Sumber Daya Manusia SPBE Dairi; Pembinaan dan Pengawasan SPBE Dairi; Pemantauan dan Evaluasi SPBE Dairi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2021
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Daerah dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2021/No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Daerah dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014,PP No. 43 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERDA KAB. Dairi No.3 Tahun 2018, PERDA No. 2 Tahun 2016, PERDA Kab. Dairi No. 4 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 5 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 18 Tahun 2019, PERBUP Dairi No. 45 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Belanja Operasional BPD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dari.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2021
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2021/No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin, kinerja, kesejahteraan dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas-tugas serta untuk mengoptimalkan pelayanan Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan peenghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dan pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERBKN No. 24 Tahun 2017, PERMENPAN RB No. 35 Tahun 2018, PERDA Kab. Dairi No. 7 Tahun 2016, PERBUP Dairi No. 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Maksud Dan Tujuan, Kriteria Pemberian TPP, Parameter Penetapan Besaran TPP, Komponen Penilaian TPP, Besaran TPP, Pengurangan TPP, Tambahan Dalam Pemberian TPP ASN, Penghentian Pemberian TPP, Pengelolaan Administrasi TPP, Pembayaran TPP, Penginputan Bahan TPP, Waktu Pembayaran TPP, Pengelolaan Bahan TPP Secara Manual, Pengawasan Dan Pengendalian, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pegawai, Pengembalian TPP, Tata Cara Pengajuan Pencairan TPP, Force Majeur, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dari
81 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Presensi Aparatur Sipil Negara di LAingkungan Pemerintah KAbupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan pencatatan kehadiran Aparatur Sipil Negara secara akurat dan objektif
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016; PERBUP DAIRI No. 15 Tahun 2019; BERPUP DAIRI No. 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perangkat Presensi, Pengelola Presensi dan Pengguna, Penggunaan Presensi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2021
pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas serta dalam rangka meningkatkan pendidikan formal dan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional melalui program tugas belajar dan izin belajar kualifikasi akademik dan profesi yang diperoleh sebelumnya, perlu dilakukan perubahan atas Perubahan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
UU No. 15 Tahun 1964;
UU No. 20 Tahun 2003;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 12 Tahun 2012;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 53 Tahun 2010;
PP No. 11 Tahun 2017;
PP No. 30 Tahun 2019;
PP No. 67 Tahun 2019;
Perpres No. 12 Tahun 1961;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Permendikbud No. 6 Tahun 2018;
Permendikbud No. 32 Tahun 2018;
Permenkes No. 4 Tahun 2019;
Permendikbud No. 3 Tahun 2020;
Permendikbud No. 5 Tahun 2020;
Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002;
Perda Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Dairi No. 15 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan peraturan terkait Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengubah ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 22, serta menghapus ketentuan pada Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
