Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.195 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA 2025 11 Kabupaten J...a_OCR_compressed.pdf

anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/NOMOR.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Didalam peraturan ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.558.958.669.477,00. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.513.305.673.834,00. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.558.958.669.477,00.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
1276 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERDA NO 10 TH 2024 Jepara.pdf

pelestarian-pengelolaan-cagar-budaya

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NOMOR.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

ABSTRAK:

bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Jepara merupakan kekayaan daerah sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota pariwisata dengan sejarah penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia, memiliki Cagar Budaya dan objek Yang Diduga Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna keberlangsungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Kriteria Cagar Budaya; Register Nasional Cagar Budaya; Pelestarian Cagar Budaya; Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Daerah; Penyimpanan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Di Museum; Kompensasi, Insentif Dan Disinsentif; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
38 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Swalayan

Download file:

PERDA NO 9 TH 2024 Jepara.pdf

penataan-pasar-toko-swalayan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NOMOR.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan

ABSTRAK:

bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antarpelaku usaha, perlu mendorong sinergi antarpelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang dengan seimbang, saling memperkuat dan saling menguntungkan; bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Dan Tujuan; Penataan; Lokasi dan Jarak; Kemitraan Usaha; Perizinan Berusaha; Pengelolaan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah; Tenaga Kerja; Waktu Pelayanan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Swalayan
27 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Jepara No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

Download file:

PERDA NO 8 TH 2024 Jepara.pdf

perubahan-pembentukan-susunan-perangkat-daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah; bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi perangkat daerah maka perlu penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini mengubah Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2024.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
9 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA 2024 No 7 Kab Jepara_OCR_compressed.pdf

perubahan-anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam perkembangannya telah terjadi ketidaksesuaian asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebgakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 September 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023;
Didalam peraturan ini diatur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.521.809.239.300,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp41.842.705.818,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.563.651.945.118,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah)

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
1276 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

Download file:

PERDA NO 6 TH 2024 Jepara.pdf

rencana-pembangunan-jangka-panjang-daerah-2025-2045

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang tersedia sebagai bentuk penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang; bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Sistematika RPJPD; Pengendalian dan Evaluasi RPJPD; Perubahan RPJPD; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERDA_NO_4_TH_2024.pdf

perumahan dan kawasan permukiman

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, berkehidupan yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia; bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memerhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau beserta prasarana sarana utilitas yang memadai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah; ahwa berdasarkan ketentuan huruf D Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembinaan, Tugas dan Wewenang, Penyelenggaraan Perumahan, Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, Penyediaan Tanah, Pendanaan dan Pembiayaan, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Tanah Kaveling, Hak dan Kewajiban, Peran Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
103 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010

Download file:

PERDA_NO_3_TH_2024.pdf

administrasi kependudukan

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan di Daerah merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk; bahwa dalam rangka untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib serta untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah dan/atau berada di luar negeri, maka perlu menghapus sanksi keterlambatan pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah dan/atau berada di luar negeri; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 10, penghapusan Pasal 32, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 63, penghapusan ayat (2) Pasal 63, perubahan Pasal 64, perubahan Pasal 75A, penghapusan pasal 89, penghapusan Pasal 90, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 91, perubahan Pasal 103.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 diubah.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Jepara No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan penyelenggara Pendidikan

Download file:

PERDA_Jepara NO_2_TH_2024.pdf

penyelenggaraan pendidikan

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya sehingga perlu dilakukan peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan; bahwa penyelenggaraan pendidikan di Daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditinjau kembali; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan ayat (5) Pasal 91, perubahan Pasal 102, perubahan ayat (2) Pasal 110.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 diubah.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Jepara No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERDA Kab. Jepara No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
PERDA Kab. Jepara No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
PERDA Kab. Jepara No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Kab. Jepara No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek
PERDA Kab. Jepara No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010

Download file:

PERDA_NOMOR_1_TH_2024_WORD.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pengaturan, Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sistem Informasi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2022 dicabut.
150 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT