Search [JDIH BPK RI]

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu mengatur tata cara pembebasan retribusi fasililitas Gedung Sidrap Center; b. bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk membantu pelajar/mahasiswa berprestasi dan mengefektifkan penggunaan Gedung Sidrap Center, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemanfaatannya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10); 14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
Yang dapat dibebaskan dari Retribusi kamar GSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut : a. merupakan Pelajar dan Mahasiswa yang berprestasi; b. pelajar dan Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mereka yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan/atau prestasi-prestasi bidang olah raga, seni dan budaya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014.
10 halaman

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2014
TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Sidrap Nomor 15 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2014
PENETAPAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup Sidrap Nomor 17 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2014
PEDOMAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Sidrap Nomor 19 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2014
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL BILA BOYA PADA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup Sidrap Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2014
PENGELOLAAN GEDUNG DAN AULA PERKANTORAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Sidrap Nomor 21 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2014
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup Sidrap Nomor 22 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2014
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Sidrap Nomor 24 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Sidrap Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2014
PENILAIAN KUALITAS PIUTANG DANA BERGULIR DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup Sidrap Nomor 28 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2014
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Perpajakan

Download :
Perbup Sidrap Nomor 31 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Sidrap Nomor 32 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Sidrap Nomor 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2017
Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Daerah

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 27 TAHUN 2018 TTG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015
Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2015 TTG TATA CARA PEMULIHAN KEPALA DESA.pdf

Abstrak

desa - standar / pedoman

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
26 halaman

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Penetapan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sidenreng Rappang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

otonomi daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sidenreng Rappang

ABSTRAK:

Bahwa sejak ditetapkannya Pangkajene Sidenreng sebagai Ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Kelurahan yang menjadi kawasan Ibukota Kabupaten belum diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Lebih lanjut, bahwa selaras dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan kawasan Ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawes; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2007 tentang RUTR Kota Pangkajene Ibukota Sidenreng Rappang; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005–2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032.
Kawasan ibukota Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sereang Kecamatan MaritengngaE dan Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanete Kecamatan MaritengngaE dan Desa BuaE Kecamatan Watang Pulu; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
6 halaman

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERDA NO. 4 TAHUN 2015 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL .pdf

Abstrak

aparatur negara

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, maka penegakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah menjadi hal yang penting. Serta bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipandang sudah tidak sesuai lagi perkembangan peraturan perundangundangan saat ini.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
PPNS daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. (2) PPNS daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan PPNS daerah. (3) Dalam pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan tugas PPNS daerah diatur dengan Peraturan Bupati

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
12 halaman

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2015
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Kab. Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Download :
PERDA NO. 6 TAHUN 2015 PENGANTIAN BIAYA CETAK.pdf

Abstrak

pajak dan retribusi daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, dengan demikian pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan dan Akta Catatan Sipil, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
3 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 264 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 264 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 264 peraturan (dalam 0,003 detik)