Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2024

STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I :KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP BAB III : STANDAR BIAYA UMUM BAB IV : STANDAR SATUAN HARGA BAB V : ANALISIS STANDAR BIAYA BAB VI : PERJALANAN DINAS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2024 tentang STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 April 2024

Tanggal Pengundangan

04 April 2024

Tanggal Berlaku

04 April 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 4

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Harga dan Standar Biaya Bagi Pemerintah Desa; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Standar Biaya Bagi Pemerintah Desa yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembetukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2923 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2923 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); BAB I :KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP BAB III : STANDAR BIAYA UMUM BAB IV : STANDAR SATUAN HARGA BAB V : ANALISIS STANDAR BIAYA BAB VI : PERJALANAN DINAS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024. a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53); b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar harga dan satuan biaya bagi pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 2); 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2024

STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT