Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
   

Mencabut :

1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   

Mengubah :

1. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
   
2. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
   
3. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
   
4. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
   
5. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
   
6. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
   
7. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   
8. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
   
9. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
   
10. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
    
11. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
    
12. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
    
13. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
    
14. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
    
15. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    
16. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
    
17. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
    
18. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    
19. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
    
20. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    
21. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
    
22. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    
23. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
    
24. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
    
25. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
    
26. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
    
27. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
    
28. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    
29. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    
30. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
    
31. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    
32. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
    
33. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    
34. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    
35. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
    
36. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    
37. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
    
38. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    
39. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    
40. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
    
41. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    
42. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
    
43. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
    
44. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    
45. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    
46. PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
    
47. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
    
48. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    
49. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    
50. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
    
51. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
    
52. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
    
53. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
    
54. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    
55. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    
56. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
    
57. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    
58. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
    
59. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
    
60. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    
61. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
    
62. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    
63. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
    
64. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
    
65. UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
    
66. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
    
67. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
    
68. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
    
69. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasa Permukiman
    
70. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
    
71. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
    
72. UU No. 1 Tahun 2009
    
73. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
    
74. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
    
75. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    
76. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    
77. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
    
78. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
    
79. UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    
80. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya Ikan, dan petambak garam
    
81. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
    
82. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan