Logo
Login

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022

Cipta Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
2
Bentuk
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Bentuk Singkat
Perpu
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
30 Desember 2022
Tanggal Pengundangan
30 Desember 2022
Tanggal Berlaku
30 Desember 2022
Sumber
LN.2022/No.238, TLN No.6841, jdih.setneg.go.id: 737 hlm.
Subjek
CIPTA KERJA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 986508 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perpu Nomor 2 Tahun 2022.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Diubah dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Mencabut :
  1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Mengubah :
  1. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  2. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  3. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  4. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  5. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  6. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  7. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  8. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  9. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  10. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  11. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  12. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  13. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  14. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  15. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  16. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  17. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  18. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  19. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  20. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  21. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  22. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  23. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  24. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  25. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  26. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  27. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  28. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  29. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  30. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  31. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  32. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  33. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  34. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  35. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  36. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  37. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  38. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  39. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  40. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  41. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  42. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  43. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  44. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  45. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  46. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  47. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  48. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  49. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  50. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  51. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  52. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  53. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  54. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  55. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  56. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  57. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  58. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  59. PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  60. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  61. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  62. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  63. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  64. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  65. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  66. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  67. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  68. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  69. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  70. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  71. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  72. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  73. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  74. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  75. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  76. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  77. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  78. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  79. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  80. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  81. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  82. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan