Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 42 Tahun 2022

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERBUP SERUYAN NO 42 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Layanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara elektronik; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
Ruang lingkup jenis pelayanan meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; c. Perizinan Non Berusaha; d. Nonperizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
27 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 57 Tahun 2022

Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
No.57 Perbup Tahun 2022.1.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN-OPERASI PASAR MURAH-PENANGANAN DAMPAK-INFLASI-TA 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2022 Nomor 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan peraturan terkait Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Tahun Anggaran 2022 kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah; Jenis Bahan Kebutuhan Pokok; Sumber Dana dan Alokasi Subsidi; Besaran Subsidi dan Penetapan Harga; Persyaratan dan Tugas Penyedia Barang; Pelaksanaan Operasi Pasar Murah; Penatausahaan; Laporan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 41 Tahun 2022

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Seruyan No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Download :
PERBUP SERUYAN NO 41 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/No.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
1. Ketentuan Umum; 2. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; 3. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; 4. Tim Teknis; 5. Pelaporan; 6. Permasalahan dan Bantuan Hukum; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Mencabut: 1. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan; dan 2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
329 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003

Kontribusi atas Usaha Komoditas Buah Manggis

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2019

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Perda_07_Tahun_2019.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, L EEMMBBAARRAN DDAAEERRAH KKAABBUUPPAATTEN TTAAKKAALLAR TTAAHHUN 220019 NNOOMMOR 07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Faerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar .
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah Adalah Kabupaten Takalar 2. Pemerintah Daerah 3. Bupati adalah Bupati Takalar 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 5. Penyertaan Modal 6. Investasi Permanen 7. Pembiayaan Daerah 8. Bendahara Umum Daerah 9. Bank Pengkreditan rakyat 10. Perusahaan Penerima Modal BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Bagian Kedua Tujuan BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Penyertaan Modal Bagian Kedua Modal Disetor BAB IV SUMBER DANA BABY PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada PT . Bank Sulselbar , BPR Galesong dan Perusahaan Daerah Panrannuangku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 97 Tahun 2022

Dewan Pengawasan dan Direksi Perubahan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Perbup 97 tahun 2022.pdf

Abstrak

dewan-pengawasan-dan-perubahan-umum-daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Tahun 2022 Nomor 97

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawasan dan Direksi Perubahan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

bahwa agar tercipta pengelolaan perusahaan umum daerah Pasar Niaga Kerta Raharja secara profesional, transparan, dan efisien, perlu diciptakan hubungan kerja yang harmonis antara organ perusahaan; bahwa untuk menciptakan hubungan yang selaras dan profesional baik dari aspek hukum maupun komunikasi, perlu pengaturan yang jelas antara dewan pengawas dan direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Organ Bab III Dewan Pengawas Bab IV Direksi Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2015
44 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstrak

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian

Download :
1 th 2023.pdf

Abstrak

tekstil

2023

Peraturan Badan Standardisasi Nasional NO. 1, BN.2023 (163)/209 hlm

Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemutakhiran dan penambahan Standar Nasional Indonesia acuan sektor tekstil dan produk tekstil, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor tekstil dan produk tekstil; bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian sektor tekstil dan produk tekstil sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan skema penilaian kesesuaian,

CATATAN:

Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
209 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 24 Tahun 2014

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Nomor 24 Tahun 204.pdf

Abstrak

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Menimbang : a. C b DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORA.IA UTARA, bahwa untuk menata pembangunan sesuar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam kawasan Kecamatan Tallunglipu; bahwa untuk mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang, Kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kawasan Pemerintahan baru dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu mengatur Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang, Kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kawasan Pemerintahan baru dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungan budaya Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraia Utara
Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2O43); Undang - Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 1997 tentang Penyandang Cacat (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undalg Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan l.embaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 terrtang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 \- Pemerintahal Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2l . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Talun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833]; 22^ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Talun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lO3); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20lO tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 No.9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembalgunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2O30 (Lembaran Daera} Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol0 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daera-h Kabupaten Tora.ia Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan DaeraI Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25).
MEMUTUSI(AN: MenetapKan:PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan uru san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingku ngan / kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancang€rn, rencarla investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan. 5. Lingkungan/ Kawasal Kota adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Ihbupaten Toraja Utara adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan fungsi Kecamatan Rantepao dalam hubungan kota-kota di Kabupaten Toraja Utara, guna ruang da,lam kawasan Kecamatan Rantepao yang harus dilindungi dan dikembangkan, penetapan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. 7. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakal sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam, dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan seca.ra tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 8. Tatz- Bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunal secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. 9. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terbatas, batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/partai, jalan kereta api, rencana salurar, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi. 10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah diukur dari sisi luar batas jalan ke dinding bangunan. 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikal sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefrsien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta-ra luas keseluruhal lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/ blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah Ssllagai aktifitas masyarakat yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II I.ANDASAN DASAR Bagian Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persya-ratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persya,ratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangu nan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencana yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagiar Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan TallungliPu Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah menghasilkan panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunal dan lingkungan di Kecamatan Tallunglipu sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah : a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bargunart dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan; b. kriteria pemenuhan bagi persya-ratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Tallunglipu melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Sasaran Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu Pasal 5 Sasaran Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah: a. tersusunnya RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Tallunglipu; b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan / kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan / kawasan; f. menjamin implementasi pemba,ngunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyaralat dalam pengembargan lingkungan / kawasan yang berkelanjutan ; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyarakat sebagai efek positif pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Bagian Kelima Strategi Pengembalgan Pasal 6 (f) Strategi pengembangan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu merupakan langkah-langkah penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya- (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbangan sebagai berikut: a. menjaga aset bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Tongkonan dengan menjaga kelestarian Pusaka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pusat perdagangan Iokal yang dapat menampung kegiatan perdagangan kawasan dan regional Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kecamatan Tallunglipu yang berdampingan dan dipengaruhi oleh Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam daerah maupun anta-r kota di Sulawesi Selatan bAgian utara. (3) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan Kecamatan Tallunglipu, yaitu : a. Bagian Wilayah Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat perekonomian, yang terdiri dari kawasan Terminal, dan Kawasal Pasar Umum Bolu; b. Bagian wilayah Sub Kawasan 2 adalah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota, yalg terdiri dari kawasan pemerintahaa baru; c. Bagran Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan rumah sakit daerah baru; d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi budaya, yang terdiri dari kawasan tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Tallunglipu; dan e. Bagran Wilayah Sub Kawasan 5 adalah kawasan konservasi alam, yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang alam. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Tallunglipu melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Tallunglipu. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. kawasan tengah Daeral secara geografis terletak anta,ra 119"50' - 120'10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"3O' - 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala dan Kecamatan Sesean; c. batas sebelah timur adalah Kecamatan Tondon; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kesu; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan Kapala Pitu. Bagral Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kecamatan Tallunglipu terdiri dari 7 (tujuh) lembang, sebagai berikut I a. Lembang Buntu TallungliPu; b. Lembang Rantepaku Tallunglipu; c. Lembang Tagari TallungliPu; d. kmbang Tallunglipu; e. l,embang Tallunglipu Matallo; f. Lembang Tampo Tallunglipu; dan g. kmbang Tantanan TallungliPu. Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Ta-llunglipu melingkupi kawasan perancangan yang disepakati dengan dasar sebagai berikut : a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan pemerinta-han baru di Kelurahan Malango'; b. kawasan terbangun yaitu kawasan pasar tradisional, kawasan terminal dan kawasan pertokoan (strip niaga) ditepi Jln. Pasar Bolu dan Jln. Poros Pa-lopo fialaa arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjalg tepi Sungai Sa'dal, sebagai area terbuka hijau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan/atau e. kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau hurufd. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal lO Substansi RTBL Kawasan Pasar dan Kecamatan Tallunglipu meliputi : Terminal Tipe C a. struktur peruntukan lalan; b. intensitas pemanfaatan lahan; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KECAMATAN TALLUNGLIPU Bagran Kesatu Struktur Peruntukan Lahan Pasal 11 Struktur peruntukan ffi1s1 56lagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a secara garis besar terdiri dari : a. Bagian Wilayah Sub Kawasan I ada-lah kawasan pasar dan terminal dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 adalal:. kawasan lokasi pengendalian pengembangan, terdiri dari kawasan sekitar Malalgo, kawasan sekitar Jln. Poros Palopo fialan arteri utama) dan sekitar jalan ke lokasi rumah sakit; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya, yang terdiri dari area tongkonan dan sekitarnya; dan d. Bagiar Wilayah Sub Kawasan 4 z-daJa}r kawasan konservasi alam dan ruang terbuka, yang terdiri da-ri potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang alam. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,ahan Pasal 12 Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 10 huruf b terbagi dalam 6 (enam) fungsi meliputi : a. fungsi pasar lokal dan regional, dan terminal dengan kepadatan bangunan sebesar 35o/o - 4Oo/o (tiga puluh lima perseratus sampai empat puluh perseratus); b. fungsi pusat komersia-l diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 7Oo/" - 8O% (tujuh puluh perseratus sampai delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 50% - 707o (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai. d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 4Oo/o - 50% (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggial bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2O/o - 4ff/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O - 2Oo/o (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasa.l 13 Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal fO huruf c sesuai dengan strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari : a. Blok Kawasan Sekitar Terminal dan Pasar Bolu merupakan area pusat perekonomian; b. Blok Tepian Sungai Sa'dan merupakan area konservasi lingkungan, budaya, wisata, dan ruang publik; c. Blok Kawasan Pemerintahan Baru merupakan area pengendalian pengembangan Kecamatan TaJlunglipu dan Kota Rantepao yang akan dijadikan sebagai kawasan pemerintahan lagi Pemerintah Daerah; dan d. Blok Kawasan Rumah Sakit merupakan area pengendalian pengembangan Kecamatan Tallunglipu dan Kota Rantepao. Bagian Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasal 14 (1) Penataan pada Blok Kawasan Sekitar Terminal dan Pasar Bolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi: a. pembangunan bangunan Pasar Bolu; b. pembalgunan bangunan terminal; c. pembuatan baru dan penataan kembali, jaringan drainase dan sanitasi; d. penyediaan proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sekitar pasar sebelum limbah dibuang ke sungai; e. penghijauan kawasar terminal, pasar lokal dan regional; f. pembangunan kios di kawasan terminal; g. perbaikan jalur pedestrian kawasan terminal dan pasar Bolu; h. pembuatan dan perbaikan jaringan drainase, jaringan jalan di kawasan terminal, pasar lokal dan regional; i. peningkatan kualitas sanitasi di area terminal dan Pasar Bolu; j. penataan kembali lansekap jalan di Terminal dan Pasar Bolu; dan k. pembuatan blok 2 patung di pertigaan Jl. Pasar Bolu dengan Jln. Poros Tallunglipu dan Jln. Poros Palopo. (21 Penataan pada Blok Tepian Sungai Sa'dan ss[agaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : a- penataan sekitar sungai sebagai jalur hijau; b. penataan kawasan tepi sungai sebagai area pedestrian dan ruang terbuka; dan c. pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjalg obyek wisata baru di tepi Sungai Sa'dar Kecamatan Tallunglipu. (3) Penataan pada Blok Kawasan Pemerintahan Ba-ru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi: a- pematangan lahan di kawasan pemerintahan baru; dan b. penyediaan jaringan jalal akses dan infrastruktur dasar lainnya di kawasan pemerintahan baru. (4) Penataan pada Blok Kawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi : a. pematangan lahan di kawasan rumah sakit; dan b. penyediaan jaringan jalan akses dan infrastruktur dasar lainnya di kawasal rumah sakit. Bagian Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangal Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf e, meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembalgkan pada ruas Jln. Poros Palopo [ialan arteri utama) dan Jln. Pasar Bolu; dan b. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagian Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f melipuLi : a. ruas JIn. Poros Palopo yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Tallunglipu ; b c d ruas Jln. Pasar Bolu yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spacesl; ruas Jln. Frans Karangan yang membentang ke arah barat sepanjang Sungai Sa'dan kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur; dan ruas Jln. Poros Sa'dan yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan da-lam membentuk edges/ batas kawasan. BABV PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KECAMATAN TALLUNGLIPU Bagran Kesatu Umum Pasai 17 (1) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan dilaksanakan melalui kewenangan perizinan. l2l Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Perizinan yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha/ tempat u saha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/ Instansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (l) Pengawasan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi : a. pemantauan; b. pelaporan; dan c. evaluasi. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat kesesuaian pemanfaatan bangunan dan lingkungan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupalan rangkuman hasil kegiatan pemantauan dari seluruh masukan atau temuan di lapangan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan bangunan dan lingkungan. Bagian Keempat Penertiban Pasal 20 ( 1) Penertiban tata bangunan dan lingkungal sebagai6211a dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mencakup pengenaan sanksi. (21 Pengenaan 561[5i s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan p€raturan perundang-undangan. BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 2 I Masyarakat dapat mengetahui rencana tata bangunan lingkungan melalui Berita Daerah, pengumuman atau penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Daerah. Pasal 22 (1) Masyarakat mempunyai hak untuk menikrnati malfaat dari pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penetapan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu. (21 Masyarakat mempunyai hal< untuk menikmati dan memanfaatkan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), yaitu manfaat ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 23 (l) Masyaralat mempunyai hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu sekitarnya dan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (21 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimara dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peral serta masyaralat dapat berbentuk: a. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam kaitannya dengan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; i b c penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatal dal atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi ruang terbuka hijau. Pasal 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masya-rakat seperti sebagaimana yang dimalsud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL yang telah ditetapkan. BAB VII SANKSI Pasal 27 (U Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (1) dikenalan sanksi ad ministratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau pembekuan izin; dan atau c. pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha/tempat usaha, dan/atau izin operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. a BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng dapat mengetahuinya, memerinta-hkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tahun 2016

Dana Perlindungan Pemodal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya

Download :
POJK Nomor 49 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.