Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 16 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III AZAS PELAYANAN; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; BAB VI PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; BAB VII TIM TEKNIS; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX TATA KERJA DAN PELAPORAN; BAB X PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN; BAB XI PEMBIAYAAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; AB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

19 September 2017

Tanggal Pengundangan

20 September 2017

Tanggal Berlaku

20 September 2017

Sumber

BD.2017/16

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 793 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Seruyan No 16 Tahun 2017 ttg Pendelegasian Kewenangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Seruyan No. 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Mencabut :

PERBUP Kab. Seruyan No. 31 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

pelayanan publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/16
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menjamin pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Seruyan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Seruyan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyebutkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu dilakukan penggantian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III AZAS PELAYANAN; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; BAB VI PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; BAB VII TIM TEKNIS; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX TATA KERJA DAN PELAPORAN; BAB X PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN; BAB XI PEMBIAYAAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; AB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521