Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendegelasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021. Terdapat 1 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Belitung Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Manggar

Tanggal Penetapan

11 April 2023

Tanggal Pengundangan

11 April 2023

Tanggal Berlaku

11 April 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 13

Subjek

PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 150 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_Beltim_13_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:	Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan telah mengakomodir beberapa nonperizinan secara terintegrasi melalui elektronik, terdapat penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang tidak lagi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah, perlu ada pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan di daerah guna memberikan kepastian hukum berusaha serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perppu Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 5 Tahun 2021;; PP Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Perda Kab. Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023; dan Perbup Nomor 64 Tahun 2021. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendegelasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021. Terdapat 1 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendegelasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT