Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Rencana Kera Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 perlu diubah lagi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 22 Tahun 2018; Perda Kab Magelang No 28 Tahun 2008; Perda Kab Magelang No 1 Tahun 2009; Perda Kab Magelang No 7 Tahun 2014; Perbup Magelang No 13 Tahun 2018; Perbup Magelang No 22 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2019
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 23 Tahun 2019
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip; bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis e.Pengaturan Akses Arsip f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
7 Halaman; Lampiran: 104 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAn DAN EVALUASI ALOKASI DANA KELURAHAN KOTAPAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019, terdapat penambahan alokasi Dana Alokasi Umum Kota Payakumbuh tahun 2019 yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum Tambahan; bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018, Dana Alokasi Umum Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; bahwa dukungan pendanaan kelurahan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah dan kelurahan; bahwa dalam rangka penyusunan pengelolaan dana Kelurahan agar sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diterbitkan suatu pedoman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.07/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016, eraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018, eraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA KELURAHAN, PERENCANAAN KEGIATAN, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019
PERWALI Kota Pekalongan No. 56A Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
PERWALI Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tetang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah diatur ketentuan mengenai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan dan dalam rangka efektivitas dan kelancaran penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota pekalongan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, menyisipkan Pasal 13A, mengubah Pasal 52 ayat (2), mengubah Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), mengubah Pasal 56 ayat (2), mengubah Pasal 57 ayat (1), mengubah Pasal 59 ayat (2) dan ayat (8), mengubah Pasal 60 ayat (1), mengubah Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 68.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 62010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Data Dan Informasi Keluarga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 53
ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Data dan Informasi Keluarga;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 • tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk;
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA Pusat Data dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdatin.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV ORGANISASI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan
Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdatin sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas, diatur dengan Peraturan Gubernur.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2028
ABSTRAK:
Smart City merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan atau teknologi lainnya secara efektif dan efisien untuk memaksim lkan pelayanan kepada masyarakat, setiap program dan kegiatan Smart City dirumuskan secara komprehensif dan terpadu agar dapat meningkatkan Tugas dan Fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2007; Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2028 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Masterplan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
151 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka evaluasi dan penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS, TATA KERJA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 23 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka kelancaran pelaksaan tugas pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oerlu adanya pelimpahan sebagian wewenang kepada camat
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2017
PP No. 38 Tahun 2007
PP No. 96 Tahun 2012
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 17 Tahun 2018
Permendagri No. 4 Tahun 2010
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 20 Tahun 2018
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Tugas kewenangan Camat
Tata cara dan prosedur pelimpahan wewenang
Pendanaan tugas camat
Pembinaan dan Pengawasan
Ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Gaji dengan Sistem Bruto Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan menindak lanjuti Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/8J
tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan
pembayaran gaji dengan sistem bruto pada Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Gaji Dengan
Sistem Bruto Pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri,
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor160),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156):
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 3),
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102):
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a.
bi
meningkatkan pelayanan pemberian hak atas gaji kepada PNS,
memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam penerimaan
gaji bagi PNS,
memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan
dalam pembayaran gaji bagi PNS: dan
mewujudkan sinergi usaha kesejahteraan PNS dengan peningkatan
layanan perbankan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
