Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
04/01/2022 BD.2022
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaanPeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19Tahun2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkatDaerah sebagimana tealh diubah dengaPeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PembentukandanSusunan Perangkat Daerah, perlu menyusuntugas,fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsurorganisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalambentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturanBupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas danTata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor19Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah BumbuNomor2Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelembagaan dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Purworejo tentang Kelembagaan dan Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelembagaan
Bab III Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Bab IV Penentuan Nilai Kerugian Daerah
Bab V Penagihan dan Penyetoran
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2012 dicabut.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2022
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2
Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa secara elektronik, organisasi dan/atau pelaksana pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan serta percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Datar telah disusun program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026,
b. bahwa untuk percepatan pencapaian target pelaksanaan program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 perlu roadmap pelaksanaan kinerja program unggulan,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
unggulan.
Program Unggulan sebagai berikut:
a. menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun
b. mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah,
c. meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi,
d. peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten,
e. meningkatkan kesejahteraan guru taman pendidikan al- guran dan tahfiz,
f. satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari,
g. peningkatan biaya operasional kerapatan adat nagari, lembaga kerapatan adat alam minangkabau, bundo kanduang dan organisasi keagamaan:
h. membangun jaringan telekomunikasi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur sipil negara dan tenaga honorer,
i. perbaikan irigasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 32 Tahun 2014 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perorangan Dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2022/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perorangan Dan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penataan serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap pemberian tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2015; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian No. 5 Tahun 2012; Perda No. 9 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, tanda nomor kendaraan dinas, tanda khusus nomor kendaraan dinas, tanda nomor kendaraan dinas roda dua, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pasaman No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 18 Tahun 2016
Permendagri No. 99 Tahun 2018
PermenpanRB No. 17 Tahun 2021
PermenpanRB No. 25 Tahun 2021
Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
a. Kepala
b. Sekretariat
c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian;
d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan
e. Bidang Peningkatan SDM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah
untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi
pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik; bahwa dengan adanya program pemerintah berupa sekolah
penggerak, untuk memperkuat kapasitas guru sebagai
kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan
mekanisme penugasan guru sebagai Kepala Sekolah;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Bab III Mekanisme Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah
Bab IV Jangka Waktu Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Bab V Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Bab VI Beban Kerja Kepala Sekolah
Bab VII Pengembangan Profesi Kepala Sekolah
Bab VIII Pembinaan Karier Kepala Sekolah
Bab IX Pemberhentian Kepala Sekolah
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2022
pemungutan pajak - badan keuangan daerah - tata cara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Tahun 2022 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengaatur Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Thun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian dan besaran insentif, penganggaran, pelaksanaan dan pertnggungjawaban, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Kota Mojokerto Tahun 2022 No 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak• Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 28 Tahun 1999:
UU No 20 Tahun 2003:
UU No 14 Tahun 2005:
UU No 25 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 47 Tahun 1982:
PP No 47 Tahun 2008:
PP No 48 Tahun 2008:
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010:
PP No 96 Tahun 2012:
PP No 12 Tahun 2017:
PP No 57 Tahun 2021:
PP No 94 Tahun 2021:
Permendikbud No 160 Tahun 2014:
Permendikbud No 21 Tahun 2016:
Permendikbud No 22 Tahun 2016:
Permendikbud No 23 Tahun 2016:
Permendikbud No 4 Tahun 2018:
Permendikbud No 1 Tahun 2021:
Perda Kota Mojokerto No 23 Tahun 2019:
Perwali Mojokerto No 89 Tahun 2020.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud, Tujuan dan Prinsip: (Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kota.);
3. Tata Cara PPDB:
4. Perpindahan Peserta Didik:
5. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru:
6. Pelaporan:
7. Pembinaan dan Pengawasan:
8. Sanksi:
9. Ketentuan Lain-Lain:
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 22, BN.2022/No.549, peraturan.go.id: 54 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
