Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya penurunan Dana Alokasi Umum, maka terhadap besaran Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 ten tang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor
16A);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor
59);
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 2);
BAB IV Sumber dan Pengalokasian ADD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa guna pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas perbantuan;
b. bahwa dalam rangka penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan, maka perlu disusun pedoman layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangari desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Administrasi Kependudukari Berbasis Kewenangan Deea di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Preoiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa Dikabupaten Pemalang yaitu layanan Adminduk yang dilakukan oleh Disdukcatpil kepada penduduk Kabupaten Pemalang melalui Daring.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
Bab III Tahapan Pelaksanaan
Bab IV Panitia Pemilihan Kabupaten dan tim Desk Pemilihan Kepala Desa
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Maria Dengan Desa Parsaoran, Desa Tamba Dolok Kecamatan Sitiotio Dan Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Serta Dengan Desa Ria-Ria, Desa Parsingguran I Dan Desa Parsingguran Ii Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa di Kabupaten Bone Bolango dan untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2012; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Peraturan Presiden RI No.42 Tahun 2013; Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2017; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2019; Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2017; Permenkes No.2269/PerMenkes/XI/2011; Permenkes No.65 Tahun 2013; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permenkes No.66 Tahun 2014; Permendes PDTT RI No.1 Tahun 2015; Permenkes RI No.39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN RI No.1 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkau RI No.61/PMK.07/2019; Instruksi Mendagri RI No.44/1959/SJ; Surat Mendagri RI No.440/7607; Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No.07/PMD.00.01/II/2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kewenangan Desa Dalam Intervensi Pencegahan Stunting, Tanggung Jawab Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting, Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petugas Registrasi Gampong Dalam Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaiman diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, tertib administrasi kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di Gampong yang perannya sangat penting terkait penanganan pertama pada administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaan pengangkatan Petugas Registrasi Gampong.
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 40 Tahun 2019, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 119 Tahun 2017, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pergub Aceh Nomor 58 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016, Perbub Pidie Nomor 12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Tata Cara Pengangkatan Petugas Registrasi Gampong, BAB V Tugas Pokok dan Fungsi, BAB VI Tata Cara Pemberhentian Petugas Registrasi Gampong, BAB VII Tata Cara Pencatatan Administrasi Kependudukan, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Pembiayaan, BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas
desa yang sudah ada dengan keberagamannya, perlu
menetapkan batas desa; bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan
memberikan kepastian hukum terhadap batas desa suatu
desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan
kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan
Bonorowo Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil
penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 28 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel dan Terunggul (Gerbang Desa Berkarakter)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel Dan Terunggul (Gerbang Desa BerKaRaKTer)
ABSTRAK:
Sesuai Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah jo Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan
keuangan kepada desa yang bersifat umum dan bersifat
khusus.
Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu memberikan
bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa dengan nama
Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun. Religius,
Akuntabel dan Terunggul (Gerbang Desa BerKaRAkTer).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Besaran, Mekanisme Usulan sert Penetapan; Penganggaran, Penggunaan dan Pengelolaan; Tata Cara Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa;
b. bahwa penetapan batas antara Kelurahan Tapin Bini dengan Desa Kinipan, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batang Kawa dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetaplcan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3A Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 3A Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
