Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan penyediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran cadangan pangan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki cadangan pangan di tingkat Kabupaten/Kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 5 Tahun 2o14; PP No 68 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 83 Tahun 2006; Perpres No 54 Tahun 2010; Instruksi Presiden no 3 Tahun 2012; Permentan No 65 Tahun 2010; Peraturan Kepala BPBD No 7 Tahun 2008; PermenPerinDag No 22 Tahun 2005; Permendagri No 30 Tahun 2008;Permentan No 65 Tahun 2010; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Kepmendagri No 6 Tahun 2001; Keputusan Bersama Menko Perekonomian dan Menko Kesejahteraan Rakyat No Kep-4/M.EKON/08/2005 dan No 34 /Kep/MENKO/KESRA/VIII/2005; Pergub Banten No 17 Tahun 2014; Surat Mentan No 379/PP.330/M/12/2012; Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan No 520.13/530/KKP/2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan tujuan; 3.Alokasi Pengadaan dan Sasaran Penerima Cadangan Pangan; 4.Penunjang Pengelolaan Cadangan Pangan; 5.Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan; 6.Monitoring dan Evaluasi; 7.Pelaporan; 8.Pembiayaan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Dalam Bentuk Kredit Lunak Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2014
PERBUP Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
Mengubah
PERBUP Kab. Majalengka No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan Di Wilayah Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 12 Tahun 2014
Pangan, Pertanian dan PeternakanPerekonomianStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Sukoharjo No. 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2014/No.8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di
Kabupaten Sukoharjo perlu adanya perencanaan
pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
secara terus menerus
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Juknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sukoharjo 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DAN PENAGIHAN PINJAMAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 77 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian DI Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan presiden nom,or 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan menteri pertanian nomor 122/PermentanSE.130/11/2013 tentang kebutuhan harga eceran tertinggi(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014, dimana peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, untuk itu dalam upaya meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemumpukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1992, UU No.7 Tahun 1996, UU No.8 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.8 Tahun 2001, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.77 Tahun 2005, Permentan No.08/Permentan/SR.140/2/2007, Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007, Permendag No.07/,-DAG/PER/2/2009, Permentan No. 28/Permentan/SR.130/11/2013, Permentan No.122/Permentan/SR.130/11/2013, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
perbup - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2013/No.54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani
dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47
Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47
Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / S.R140 / 8 / 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan/S.R130/ 11 / 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2013.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
