Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.541 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2022

Persebaran Apotek di Kabupaten Banyumas

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2019

Download :
Perbup Bms 84_2022.pdf

Abstrak

persebaran apotek

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2022/NO.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha apotek dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perizinan Apotek di Kabupaten Banyumas; bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan dalam perizinan Apotek serta persebaran Apotek sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; bahwa sesuai perkembangan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Persebaran Apotek Bab III Syarat dan Tata Cara Perizinan Apotek Bab IV Masa Berlaku dan Pencabutan Izin Apotek Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 84 Tahun 2022

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

Download :
9.1. Perbup No 84 Th 2022 - SUSUNAN ORGANISASI UPT KESEHATAN.pdf

Abstrak

dinas kesehatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2022/NO.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang · Pernbentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pembentukan, kategori Puskesmas, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengelolaan keuangan dan kepegawaian UPT Puskesmas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 dicabut.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Badan Layanan Umum Kesehatan COVID-19 / Corona

Download :
Salinan_PERBUP_No_84_Tahun_2020.PDF

Abstrak

BADAN LAYANAN UMUM - KESEHATAN - COVID-19

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD TAHUN 2020 NOMOR 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK:

bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019; bahwa beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Ponorogo, memiliki laboraturium yang dilengkapi dengan sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dipandang mampu untuk melaksanakan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019; bahwa tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 belum diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang jasa kepada masyarakat yang diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 55); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 81);
KETENTUAN UMUM; ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN; KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN; BESARAN TARIF PELAYANAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
7 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Kesehatan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Karanganyar No. 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karanganyar No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Mengubah :

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Download :
84. Perbup No. 84 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD 2020/ No. 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menten Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COV1D-19) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 6 diubah; 3. Ketentuan diantara Bab II dan Bab III disisipkan Bab baru yakni Bab IIA; 4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah; 5. Ketentuan pada Lampiran Pasal 10 diubah; 6. Ketentuan pada Lampiran huruf b angka 2 diubah; 7. Ketentuan pada Lampiran huruf e angka 9 diubah; 8. Ketentuan pada Lampiran huruf h angka 2 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
22 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 84 Tahun 2020

PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Pontianak No. 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak

Mencabut :

PERWALI Kota Pontianak No. 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak
PERWALI Kota Pontianak No. 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak

Download :
Perwa 84.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD.2020/NO.84 LL Kota Pontianak : 9 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 tahun 2004, UU No.1 tahun 2004, UU No.15 tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.72 Tahun 2012, Perpres No.82 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permenkes No.71 Tahun 2013, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengelolaan, Peserta, Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 84 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.84 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan la.yanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaal, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembararr Negara RepubLik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Talun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peratural Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor O2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O 18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 63); 18. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OA4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Pubiik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturart Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahwn 2Ol9 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentar,g Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tallun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O22 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
54 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2019

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Download :
PERBUP NOMOR 84 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 84 Tahun 2022

Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024

Kesehatan

Download :
PERWALI NO. 84 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PERCEPATAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuban dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya; b. bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesi.fik dan gizi sensitif melalui Konvergensi stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kata Kendari; c, bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan pcnguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan penurunan stunting.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5360); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Unda:ng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehac dengan Pendekatan Keluarga (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1223); 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona.1/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG; 10.Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272); 11.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stuniinq Indonesia Tahun 2021-2024; 12.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor l); 13.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 14.Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari 2023· 2026 (Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB III PENDEKATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV SASARAN, BENTUK DAN KEG IATAN INTERVENSI BAB V PERAN KELURAHAN, KECAMATAN SERTA MASYARAKAT BAB VI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA BAB VI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA BAB VII TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURAHAN BAB VIII KOORDINASI BAB IX PENCATATAN DATA STUNTING BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB XI PENGHARGAAN BAB XII PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
14 hal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2015

Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Download :
Permenkes Nomor 84 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2019

Penghapusan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan

Kesehatan

Download :
912019-0084.pdf

Abstrak

BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT - penghapusan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD.2019/No.85

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk melakukan penghapusan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DaS$' Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerinta.h Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.