Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi usaha mikro di wilayah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (4), penghapusan ayat (5) Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 60 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bogor No. 52 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
PERBUP Kab. Bogor No. 42 Tahun 2020 tentang PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi
kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun
kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
pra adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan perilaku
hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang
mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan
produktif ditengah pandemik, namun aman dari penularan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. bahwa dalam rangka upaya menyeimbangkan kebijakan
pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang selaras dengan upaya pemulihan
perekonomian, perlu diatur pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial,
dan ekonomi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat
Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/104/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020
Terdiri dari 15 Pasal 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru, Protokol Kesehatan, Pengendalian dan Pengamanan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
mengatur mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kabupaten Bogor
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 59 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Bengkalis No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis
COVID 19 – PEDOMAN BANTUAN DARI APBD PROVINSI RIAU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2020/No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Ktps.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease (COVID- 19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2020; KEPPRES No. 7 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERGUBRI No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERGUBRI No. 62 Tahun 2018; PERGUBRI No. 29 Tahun 2020; KEPGUBRI No. Ktps.848/V/2020; KEPKA DINSOS No. Ktps.39/DINSOS/V/2020; PERBUB BENGKALIS No. 18 Tahun 2020; KEP. BUPATI BENGKALIS No: 145/Ktps/IV/2020; KEP.BUPATI BENGKALIS No: 147/KTPS/IV/2020; Inpres No. 4 Tahun 2020; Instruksi MENDAGRI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis, yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Besaran Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019
ABSTRAK:
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07 /MENKES/ 413/2020 tentang Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019
(COVID- 19), bahwa guna menyesuaikan beberapa istilah
kriteria yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan
dan teknis kebutuhan pelayanan, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Penggantian Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Fasilitas Pelayanan
kesehatan Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona virus
Disease 2019;
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19 /PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun
2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas dan Laboraturium Kesehatan Daerah
Menanggung biaya pasien kasus
suspek Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) usia
kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit
penyerta yang rawat inap di Puskesmas, rumah sakit
penyangga dan rumah sakit rujukan di Daerah yang
memberikan pelayanan pasien COVID-19 yang
pembiayaannya tidak ditanggung oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 59 Tahun 2020
covid19 - tenaga kesehatan - insentif - santunan kematian
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2020/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Daerah yang Menangani Corona Virus Disease 2019 dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersedian anggaran dalam rangka memberikan insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan daerah yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/392/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan untuk mendukung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 Hal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, maka sesuai Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanggal 20 Juli 2020, pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan melalui Pendanaan Keadaan Darurat untuk keperluan mendesak dengan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat untuk keperluan mendesak diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani Corona Virus Disease-2019 dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendanaan keadaan darurat untuk memberikan Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani Corona Virus Disease-2019 dan untuk Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019, pelaksanaan pengeluaran dana untuk keperluan mendesak dengan melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan menggunakan belanja tidak terduga, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK PENULARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Antisipasi, Penanganan dan Dampak Penularan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya peru bahan alokasi anggaran
belanja tidak terduga untuk penanganan Corona
Virus Disease 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi, Penanganan Dan Dampak Penularan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten
Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 14 Tahun 2016 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 6 Tahun 2019 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 2 Tahun 2020 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9
Tahun 2012 15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43
Tahun 2019 16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54
Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN
DAMPAK PENULARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Tindakan Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang makin meningkat serta meluas diberbagai daerah di Indonesia, berimplikasi pada semakin banyaknya Masyarakat umum yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap layanan pemeriksaan, besaran tarif yang ada diharapkan dapat memberikan jaminan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pemeriksaan Rapid Test,
c. bahwa besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, tanggal 6 Juli 2020;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan tarif layanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Tindakan Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah Penyakit Menular;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. nama, objek dan subjek tarif pelayanan;
b. besaran tarif dan lokasi layanan; dan
c. pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dalam perkembangannya banyak masyarakat yang memerlukan layanan pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 201 9 ( CO VID-19), maka perlu menetapkan tarif layanan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan terkait metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat Rapid Test.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2020.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
