Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas serta tata kerja Inspektorat Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Dalam upaya optimalisasi pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupaten Kulon Progo, perlu adanya Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Bupati melaksanakan koordinasi. Bentuk koordinasi terdiri dari: koordinasi dengan Instansi Vertikal; koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan koordinasi dengan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah. Wakil Bupati membantu Bupati dalam mengoordinasikan: kegiatan Instansi Vertikal yang ada di Daerah; tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda; dan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Wakil Bupati atas wewenang jabatannya mengoordinasikan: tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, penanganan masalah sosial, penyelenggaraan pendidikan, penanganan bencana, penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembinaan keagamaan, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, dan pembinaan perumahan dan pemukiman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
17 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No.33/PMK.02/2016; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup dan prinsip perjalanan dinas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.34 Tahun 2015.
13 halaman, Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 27 Tahun 2016
PERBUP Kab. Hulu Sungai Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
PERBUP Kab. Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas bagi Pembekal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu yang termasuk belanja barang dan jasa dalam kegiatan desa adalah belanja perjalanan dinas,agar perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, perlu pedoman tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan desa,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Dasar Hukum;Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Ruang Lingkup, Jenis, Prinsip Dan Biaya Perjalanan Dinas
3.Surat Perintah Tugas Dan Surat Perjalanan Dinas
4.Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
7.Pertanggung Jawaban Biaya Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No.33/PMK.02/2016; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2016.
dala Peraturan Bupati ini diatur mengenai Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 yang terdiri atas standar biaya masukan dan standar biaya keluaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Polewali Mandar No.33 Tahun 2015.
7 halaman, Lampiran 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretariat DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang meliputi tipelogi dan susunan oraganisasi kecamatan, kelompok jabatan fungsional, kepangkatan, tata kerja, dan pembiayaan kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.
Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
Penjelasan : 5 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan dan Prosedur Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 26
Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Prosedur
Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Daerah, meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran dan Peserta; Tata Cara Pembuatan Kartu Jamkesda; Jangka Waktu Kepesertaan; Hak dan Kewajiban; Paket Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan; Sistem dan Prosedur Pelayanan; Sistem dan Prosedur Klaim; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati
Balangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran
Kepesertaan dan Prosedur Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Balangan.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Bada-Badan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari Badan Perencanaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Penaggulanga Bencana Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Badan. Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi meliputi tugas, fungsi, dan susunan masing-masing organisasi serta tata kerja, kepangkatan, juga pembiayaan dari organisasi-organisasi dimaksud.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Badan Daerah dilaksanakan oleh Bupati .
Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Badan Daerah akan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
Penjelasan : 5 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
