Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Tenggara tentang Rencana Kerja Organisasi Pemerintah
Daerah (Renja OPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara, BAB III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021
tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022
5 halaman peraturan dan 7 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 17 Tahun 2022
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten yahukimo dalam melaksanakan pembangunan kedepan maka untuk mencapai hal yang dimaksud perlu dilakukan pemungutan pajak Parkir untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam masyarakat serta mewujudkan kemandirian.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018.
pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pajak Parkir pada Daerah Kabupaten Yahukimo. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Tarif Pajak Parkir Roda Empat ditetapkan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Tarif Pajak Parkir Roda Dua ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah). Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran pajak daerah dengan menggunakan SPTPD dan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan. Pajak terutang dibayar ke kas daerah, melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir ditetapkan paling lama tanggal terakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2022
pembentukan - dana - cadangan - pemilihan - bupati - dan - wakil - bupati - tahun - 2024
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2022/17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan dibidang politik yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Kabupaten Ciamis menganggap perlu melakukan penyisihan dana untuk membentuk dana cadangan; perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ciamis 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004,UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022,UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022.
Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Pembentukan Dana Cadangan merupakan upaya penganggaran pendanaan program penyelenggaraan pemerintahan dengan agenda kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 17 Tahun 2022
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 1 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 Tahun 2013.
(1) Kepala BP3RD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Bagan Alur (Flow Cart) Penghapusan.
(3) Contoh format Nota Dinas, Surat Tugas Tim Peneliti, Laporan Hasil Penelitian, Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Pajak PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 14 Tahun 2018
21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2022
indikator - kecamatan - dan - desa/ - kelurahan - layak - anak
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2022/ No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, perlu mengatur Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 14 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021.
Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
17 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 17 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya nama jabatan yang belum
terakomodir didalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Sawahlunto, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Sawahlunto.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, . Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 14 huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 14
TPP tidak diberikan kepada
a. calon PNS
b. PPPK yang melaksanakan tugas kurang dari (satu) tahun
c. ASN yang melaksanakan penugasan di Luar Instansi Pemerintah Daerah
d. PNS yang tidak membuat sasaran kinerja pegawai tahun sebelumnya
e. ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah
f. ASN yang berstatus pidana
g. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diberhentikan dari jabatan ASN dengan mendapat uang tunggu/belum diberhentikan
sebagai ASN
h. PNS yang sedang menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara
i. ASN yang sedang menjalani Cuti Melahirkan anak keempat dan
seterusnya pada saat menjadi ASN
j. ASN yang sedang bebas tugas menjalani masa persiapan pensiun
k. ASN yang sedang menjalani Cuti Sakit selama (satu) tahun atau lebih
l. ASN yang masih menguasai asset milik Pemerintah Daerah baik asset
bergerak maupun asset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan
kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah,
m. ASN yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) tetapi belum disampaikan sampai batas waktu yang ditentukan.
Ketentuan Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
75 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Darah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 32]
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 6 Tahun 2021, implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021, serta berdasarkan Pasal 12 Perbup Karimun Nomor 56 Tahun 2020, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Lndang Nomor 4 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan penanaman Badan Koordinasi Modal Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Karirmun Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 stdd Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 std terakhir Peraruran Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020
PERBUP ini mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan; dan kewajiban kepala dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Darah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 32]
159 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2022
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
(Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
Nomor 6)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat
yang efektif, efisien, dan akuntabel perlu menyelenggarakan
pelayanan kesehatan tmgkat pertama yang bermutu dan
berkesinarnbungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Buton Utara, "Sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton Utara, mengamanatkan pembentukan unit pelaksana
teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Pembentukan Dan Kedudukan;
Bab III Kategori UPTD Puskesmas;
Bab IV Susunan Organisasi;
Bab V Tugas, Fungsi Dan Wewenang UPTD Puskesmas;
Bab VI Eselonisasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VII Tata Kerja;
Bab VIII Ketentuan Peralihan;
Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
31
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
