Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.519 peraturan dalam 0,072 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017

PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Nomor 14 Tahun 2017...a inisiatif DPRD.pdf

HAK KEUANGAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

ABSTRAK:

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan daerah; bahwa pemberdayaan maupun perlindungan terhadap tenaga kerja lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat; bahwa setelah dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Barat, Tenaga Kerja maupun Pekerja/Buruh Lokal masih belum optimal diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
34 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda_14_2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2017

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

Download file:

Peraturan Daerah No. 14 Thn 2017.pdf

Peraturan Daerah No. 14 T...KESEHATAN DAERAH.pdf

Kesehatan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b. bahwa sebagian dari Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara ada yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 9 tahun 2015; PP No 28 tahun 2016
Program Jaminan Kesehatan Daerah adalah Program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Besaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS oleh pemerintah daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan dan pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
Perda PPU No 10 tahun 2012 tentang tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Lamandau No. 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
disisipkan I (satu) Pasal Yaitu Pasal 29A

Download file:

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2017... KETERTIBA UMUM .pdf

administrasi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/168

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

bahwa ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perlu dilakukan penambahan ketentuan terkai tertib sosial pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bekasi No. 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi
PERBUP Kab. Bekasi No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi

Mengubah

PERBUP Kab. Bekasi No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2017 wis.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2017

Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Barito Timur No. 56 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 55 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 54 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 53 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 52 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 51 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 50 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 49 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 48 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 47 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PERBUP Kab. Barito Timur No. 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan Dan Olahraga Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur

Mencabut

PERBUP Kab. Barito Timur No. 47 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Download file:

Perbup Bartim Nomor 15 Ta...no 23 Tahun 2016.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, TUgas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. berdasarkan Analisis Beban Kerja perlu ada perubahan dan penyesuaian terhadap beban tugas, kewenangan, penulisan dan penamaan pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kab Bartim Nomor 3 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah
15 Halaman

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2020-2024

Mengubah

Peraturan Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019

Download file:

Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2017.PDF

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Jepara No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017.pdf

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi

ABSTRAK:

bahwa untuk penyesuaian terhadap penganggaran dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas; dan Kelangkaan Profesi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

669. PERDA NOMOR 15 TAHUN 2017.pdf

Penyelenggaraan - Pembangunan - Ketahanan - Keluarga

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

ABSTRAK:

pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia; Pengaruh globalisasi dan perkembangan dibidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubahdan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUD No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 1965; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; PP No.87 Tahun 2014
Perda Ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Meliputi; Azas, Maksud Dan Tujuan; Perencanaan; Pelaksanaan; Lembaga; Koordinasi; Kerjasama; Sistem Informasi; Penghargaan Dan Dukungan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
16 hlmn; 10 pnjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Gaduhan Ternak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Gaduhan Ternak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri

Download file:

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2017.pdf

PETERNAKA - APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2017/No. 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Gaduhan Ternak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya susunan Organisasi Perangkat Daerah yang barn berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nornor 34 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapk.an Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2008 tent.ang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Gaduhan Tei nak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT. 140/3/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai perubahan pada peraturan sebelumnya berkaitan dengan pergantian diksi kedinasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.