BENIH PERTANIAN - IZIN USAHA PRODUKSI - TANDA DAFTAR PRODUKSI - TANDA DAFTAR PENGEDAR
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang
Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/
SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan
Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura , perlu menyusun
pedoman pemberian Izin Usaha Produksi Benih Pertanian,
Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar
Pengedar Benih Pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi
Benih Pertanian dan Tanda Daftar Pengedar Benih
Pertanian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, persyaratan dan tata cara pengajuan izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, masa berlaku izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, hak, kewajiban dan larangan pemegang izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, perubahan dan penggantian nama pemegang izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kubu Raya
UU No.25 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.97 Tahun 2014, Permendagri No.24 Tahun 2006, Perda No.6 Tahun 2013, Perbup No.20 Tahun 2014, Perbup No.23 Tahun 2014
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Kubu Raya
3 halaman dan 94 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 41 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 35 Tahun 2014 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 41 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.18 Tahun 1997, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, PP No.65 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perkemenperin Np.36/M/DAG/Men/VI/2007, Perda No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan Masyarakat, Pembinaan, Pengawasaan, dan Pengendalian, Pembiayaan, Kerja Sama, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
Peraturan Walikota ini memiliki 8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BELA NEGARA DAN RANGKAIAN PERISTIWANYA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, maka untuk memperingati Hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraannya;
bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 3 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Kepres No 28 Tahun 2006, Permendagri No 38 Tahun 2011, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara Dan Rangkaian Peristiwanya Di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Lokasi Peringatan;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2009/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan non-formal, perlu diberikan legalitas dengan pemberian izin penyelenggaraan; bahwa agar pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib, akuntabel, perlu dilakukan pengaturan mekanisme perizinan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lzin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penyelenggara Pendidikan Non Formal
Bab IV Tata Cara Perizinan
Bab V Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Masa Berlaku Daftar Ulang dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Rumah Kost
ABSTRAK:
Bahwa dengan perkembangan Kota Pontianak dan seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, perdagangan dan jasa pemerintahan, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di Kota Pontianak, baik untuk sementara maupun menetap dengan menggunakan Rumah Kos.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2004.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kewajiban Dan Larangan, Izin Penyelenggaraan Rumah Kost, Pembinaan Dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
8 halaman, 38 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 41 Tahun 2012
KESENIAN - RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2012/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
ABSTRAK:
babwa dalam rangka menjamin akses dan mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang Kesenian wajib dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan minimal Bidang Kesenian yang
telab ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hu:ruf a perlu menetapkan Rencana Pencapian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesenian di Kabupaten Rembang dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupataen Rembang Nornor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupataen Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab penyelenggara SPM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2012.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum IR.Soekarno
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan
pelayanan yang bermutu, perlu Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
perlu Standar pelayanan minimal yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan
kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup, jenis pelayanan, indikator, serta target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi RSUD Ir. Soekarno. Selain itu, peraturan ini juga mengatur evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terkait penerapan dan pencapaian SPM tersebut. RSUD Ir. Soekarno harus terus menerapkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SPM kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
133 hlm. beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
