PERINGATAN GERAKAN NASIONAL BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT - PEDOMAN PELAKSANAAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2008/No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) Di Kabupaten Tegal Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat di desa dan kelurahan melalui
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu
dilaksana_kan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
clengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Dinas, Instansi dan Sektor Lembaga Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pacla huruf a,
agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan
Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong · Masyarakat
(BBGRM) di Kabupaten Tega I Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; UndangMUndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan · Pernermtah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003; Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, pengorganisasian, kegiatan, pembinaan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2008.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sorong Nomor 21 Tahun 2023
PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG BERCIRIKAN BUDAYA PAPUA
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD. 2023/ No. 21, LL Kota Sorong: 10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG BERCIRIKAN BUDAYA PAPUA
ABSTRAK:
Bahwa untuk pemenuhan, penghormatan dan perlindungan budaya Papua maka perlu penghargaan dengan mengangkat harkat dan martabat budaya di Tanah Papua. Untuk penertiban bangunan di wilayah Kota Sorong perlu adanya pengaturan tentang bangunan gedung yang bernuansa budaya yang merupakan tindakan afirmasi bagi keberlangsungan budaya di Tanah Papua.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Walikota Sorong ini mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Banguan Gedung Bercirikan Budaya Papua.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan terlaksananya pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa ;
bahwa untuk memberikan aturan yang bersifat teknis dalam
melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud agar terwujud kesamaan
persepsi dan penafsirannya, dlpandang perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerlntah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menter! Dalam · Negerl Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi Lowongan Dan Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian Berkas Dan Pelaksanaan Kerja Sama, Ujian Penyaringan, Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat Menjadi Perangkat Desa, Pembiayaan, Sanksi Administrasi Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Yang Berstatus Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Batam No. 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1147
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 18 Th. 2016; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th,. 2022; Permendagri No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan peroses bisnis pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 stdd Peraturan Wai Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022
37 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2016 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, perlu m~netapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27
Tahun 2009 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 sebagrumana • telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati· Banyumas Nomor 42 Tahun 2014;
2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pasal-pasal dalam peraturan ini menetapkan petunjuk, kriteria evaluasi, dan tindakan yang harus dilakukan Inspektorat Kabupaten Banyumas terkait hasil evaluasi untuk memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD secara berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2014 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
84 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan di
kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan
menggerakan partisipasi masyarakat Menuju Kelurahan
Maju, Mandiri dan Sejahtera;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 56 (lima puluh enam) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan LKK; LKK; Hubungan dan Tata Kerja; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 TAhun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tertib administrasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Barat;
b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2023 belum mengakomodir kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Sulawesi Barat No. 28 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Pergub Nomor 28 Tahun 2022, Pergub 10 Tahun 2023
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kendal No. 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian tambahan penghasilan pegawai guna meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kenda, perlu dicabut dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pemberian TPP ASN; Kriteria Pemberian TPP ASN; Pemberian TPP ASN; TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja; Penilaian Dalam Pemberian TPP; Penghitungan TPP; Tata Cara dan Prosedur Pembayaran; Penghentian TPP ASN; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
1152 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 21 Tahun 2022
PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat
ABSTRAK:
1. PerPres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PERBUP tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Mencabut PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat. Agar mengacu pada PerPres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Harga Satuan Regional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
