Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.670 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2004

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

Download :
20161114125542_Perda_Nomor_8.pdf

Abstrak

retribusi-penggantian-biaya-cetak-ktp-KK-akta-catatan-sipil

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2004/No.21 Seri C Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil maka akan diberlakukan secara nasional; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipandang perlu untuk diubah; c. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Talum 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999; Kcputusan ivlenteri Dalam Negeri Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosoho Nomor 23 Tahun 2002.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak (Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2004.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak (Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil).
7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Objek Pajak Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Atas Objek Pajak Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Download :
pw8.pdf

Abstrak

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN - pembebasan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD. 2018/No. 8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Objek Pajak Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan dan kondisi yang terjadi di Kota Semarang terkait kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomo 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Objek Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun; Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 diubah.
4 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2006

Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2006 dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Pergub Sultra No.08 Tahun 2006.pdf

Abstrak

susunan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2006 / NO.8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2006 dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 04 Tahun 2004 sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2005, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) untuk tahun Pajak 2006 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerdh Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan nrenqubah UndarE-UMang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pem-bentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Negara Tahun 1964 Nomor Z -Tengah Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); Undang-Undang Nomor 14Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan nngku;tan :alan Undang-Undang Penyel&ian dan (Lembaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49); Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor'10, Tambahan Undang-Undang Sengketa Pajak Lembaran Negara Nomor 3584); Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daemh dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) sebagaimana telih diubatr dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negira Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan iembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang eajak 6engan 5urat Paksa Penagihan (Lembaran Negara Tahun 1997 tlomor 42] Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndarE Nomor 19 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran fanu-n ZOOO Negara Nomor 3987); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang oaeralilLembann Pemerintahan NegaG Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan-gan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegarJTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor,l438); Perafuran Pemerinbh Nomor 44Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negam Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 11. lcprtusan Menteri Dalam Negeri Nornor l7oTahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l73Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemerikaan di bidang Pajak Daerah; 13. Kepuh$an Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor2gTahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh, Pelakanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 15. Peraturan Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provimi SulawesiTenggara Tahun 2001 Nomor 8); 16, Peratucn Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);
Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Untuk Tahun Pajak 2006 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 8 Tahun 2011

Retribusi Tempat Khusus Parkir

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Muna No. 08 Tahun 2011 .pdf

Abstrak

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011/ NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Tata Cara Perhitungan Retribusi; 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 8. Kewajiban Pembayaran Retribusi; 9. Wilayah Pungutan; 10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 11. Surat Pendaftaran; 12. Penetapan Retribusi; 13. Pengendalian dan Pengawasan; 14. Tata Cara Pemungutan; 15. Tata Cara Pembayaran; 16. Pemanfaatan; 17. Sanksi Administrasi; 18. Keberatan; 19. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; 20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 21. Kadaluwarsa Penagihan; 22. Pembukuan dan Pemeriksaan; 23. Insentif Pemungutan; 24. Ketentuan Penyidikan; 25. Ketentuan Pidana; 26. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2018

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
8 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 8 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Bombana

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Bombana No.08 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PETUNJUK

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2014 /No. 8, LL 20 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka di p a n d a n g perlu menindak lanjutinya dengan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439 ); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan PertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiannya; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bombana.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN BPHTB BAB III RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2014.
20 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Pajak Penerangan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 08 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

pajak

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I TENTANG UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V PEMUNGUTAN BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VIII PENETAPAN BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN BAB X TATA CARA PENAGIHAN BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KEBERATAN DAN BANDING BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KEDALUWARSA BAB XV PEMANFAATAN BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS BAB XIX PENYIDIKAN BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
43 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Buton Tengah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 08 THN 2018.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 48

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ditetapkan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah · kablipaterl/kota; b. Bahwa untuk lebih "meningkatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai objek retribusi dipandarig perlu menetapkan. tarif Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Buton Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyaraka.t dart jaringannya di Kabupaten Buton Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Rerrublik Indonesia 'Falnm 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Und9?-g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lein.baran Negara Repub-lik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234); 10.Undang-Undang Nomor 24 'I'ahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5256);11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 20.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 21.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 15); 24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan masyarakat; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan daiam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Betita Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 143); 26.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2017; 28.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata. Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Euton Tengah Tahun Anggaran 2018; 30.Peraturan Daerah K.abupaten Buton Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2018 31.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI BAB VII PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BAB VIII PENGATURAN PEMBAGIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI BAB XIV PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
22 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013

Retribusi perizinan tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Karawang No. 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Ketentuan yang dicabut adalah Pasal 4 sampai dengan Pasal 19

Diubah dengan :

PERDA Kab. Karawang No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Download :
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2023

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo

Pajak dan Retribusi Daerah Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2023 (8): 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, besaran dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian ADD, Tata Cara Pengalokasian PBH Tiap Dusun serta Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.