Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Download file:

Perbup Kotawaringin Timur No. 38 Tahun 2024.pdf

Kerja Sama Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD Tahun 2024 No. 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan kerja sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. KSDD; b. KSDPK; c. Sinergi; d. Dokumen Kerja Sama Daerah; e. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan f. Monitoring dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
31 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP NO 19 TH 2024.pdf

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DI DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk tertib administrasi dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan kerjasama daerah yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keijasama; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; UU NO 34 Tahun 2024; PP NO 28 Tahun 2018; PP NO 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 22 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 25 Tahun 2020; PEDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Lampiran File: 6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Perbup Pasuruan No 14 Th 2024.pdf

BLUD-Kesehatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD Kab. Pasuruan Tahun 2024 Nomor 14; https://jdih.pasuruankab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan

ABSTRAK:

Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
UUD1945; UU 12/1950; UU 1/2004; UU 12/2011; UU 23/2014; UU 17/2023; UU 23/2025; UU 18/2016; PP 18/2016; PP 28/2018; Permendagri 19/2016; Permendagri 40/2018; Permendagri 79/2018; Permendagri 22/2020; Perda 16/2018; Perda 142/2021; Perda 1/2023
Peraturan ini mengatur mengenai Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan; meliputi maksud dan tujuan; prinsip; subjek hukum; ruang lingkup. Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 28 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 54 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksana Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Perbup 54 tahun 2023.pdf

BADAN-LAYANAN-UMUM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2023 Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksana Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

bahwa untuk rneningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tangerang untuk dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya; bahwa agar pelaksanaan Kerjasama dapat berjalan dengan baik dan optimal perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan Kerjasama bagi Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Pasal 6 diubah; Pasal 7 diubah, Pasal 8 dihapus; Pasal 14 diubah; Pasal 15 diubah; Pasal 16 dihapus; Pasal 17 dihapus; Pasal 18 dihapus; Pasal 19 dihapus; Pasal 20 dihapus; Pasal 21 dihapus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kabupaten Lombok Barat

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lombok Barat No. 22 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAN PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 25 Tahun 2023.pdf

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI - PROYEK KERJASAMA - BADAN USAHA - INFRASTRUKTUR

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2023 (25) : 6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bupati selaku Penanggung J awab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melimpahkan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); b. bahwa Pendelegasian Kewenangan Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat, sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Sadan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Sadan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Kerjasama Publikasi Dengan Media Massa

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU Informasi Publik

Download file:

Perbup Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN MEDIA MASSA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2023 (24): 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Dengan Media Massa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi; b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; c. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Media massa belum pernah dilaksanakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi dengan Media massa;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 55 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa, yaitu Jenis Media dan Kerjasama serta persyaratan dan Teknis Pembayaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

Abstrak

Badan Layanan Umum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PerBup KTT 19-2023.pdf

Kerja Sama – BLUD – RSUD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2023 (19)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peraturan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Media Massa

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Katingan No. 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

Download file:

Perbup Katingan No. 17 Tahun 2023.pdf

Kerjasama Publikasi Pemerintah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2023/No.741

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Media Massa

ABSTRAK:

bahwa untuk tertibnya substansi dan pedoman keijasama publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan media massa, sehingga Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Keijasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kewenangan tupoksi masing-masing perangkat daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/12/M. PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
Mengubah Ketentuan Pasal 1, Ketentuan ayat (3) Pasal 15, Ketentuan ayat (1) Pasal 20, dan Ketentuan ayat (1) Pasal 28

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Media Massa
6 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERATURAN BUPATI MANDAILI...NO 12 TAHUN 2023.pdf

PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAN - PERIZINAN - BERUSAHA BERBASIS – RISIKO – PERIZINAN - BERUSAHA – UNTUK - MENUNJANG - KEGIATAN USAHA - PERIZINAN - NONBERUSAHA - DAN - NONPERIZINAN – KEPADA - KEPALA - DINAS – PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU - KABUPATEN - MANDAILING - NATAL

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 NOMOR 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Dacrah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Peningkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengubah nomenklatur pada perangkat daerch yang membidangi urusan perizinan yang sebelumnya bemama Dines Penanaman Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu schinggs dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 53 Tehun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, Perizinan Berusaha Unrak Menunjang Kegintan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanuman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandaling;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang 12 Nomor Tahun 1998, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 106 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup), PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha untuk menunjuang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha, Nonperizinan, Tim Teknis,Rekomendasi Teknis, Retribusi, Pelayanan Secara Elektronik), PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDAMPIAN DAN BANTUAN HUKUM dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP_NOMOR_11_TAHUN_2023 (1).pdf

PENGEMBANGAN - PRODUK - UNGGULAN - DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI F NOMOR 877

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir; b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat melalui kebijakan pengaturan pemberdayaan produk unggulan daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi Tentang KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI DAN KRITERIA PRODUK UNGGULAN, JENIS PRODUK UNGGULAN, PEMBINAAN, PEMASARAN PRODUK, PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH, KEWAJIBAN, KEMITRAAN, OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Objek Pem binaan Produk Unggulan Daerah, Pengawasan), PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
12 HLM

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT