PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-BUPATI-SELAKU-PENANGGUNG-JAWAb-PROYEK-KERJASAMA-DENGAN-BADAN-USAHA-DALAM-PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-DI-KABUPATEN-LOMBOK-BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAN PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK: |
- Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015
Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2015
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018
- Pendelegasian Kewenangan antara lain:
a. Proses persetujuan usulan KPBU
b. pelaksanaan pengadaan KPBU
c. penandatanganan perjanjian KPBU
d. Kegiatan-kegiatan pendukung selain tahap transaksi
e. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
- -
- -
- 4
|