Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2022

Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tema, Sasaran dan Hasil; 2. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; 3. Etika kerjasama; 4. Informasi yang dikecualikan; 5. Kerjasama Perusahaan Pers; 6. Tim Verifikasi; 7. Tata Cara Kerjasama; 8. Ruang Lingkup dan jenis kerjasama; 9. Perhitungan Pembayaran; 10. Perubahan Peijanjian kerjasama; 11. Berakhimya Peijanjian kerjasama; 12. Penyelesaian Perselisihan; 13. Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan); dan 14. Pembinaan dan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

03 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

03 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

03 Agustus 2022

Sumber

BD.2022/No.701

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 113 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 51 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Katingan No. 17 Tahun 2023 tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Media Massa

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kerjasama publikasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/No.701

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Katingan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03 /SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor l/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
1. Tema, Sasaran dan Hasil; 2. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; 3. Etika kerjasama; 4. Informasi yang dikecualikan; 5. Kerjasama Perusahaan Pers; 6. Tim Verifikasi; 7. Tata Cara Kerjasama; 8. Ruang Lingkup dan jenis kerjasama; 9. Perhitungan Pembayaran; 10. Perubahan Peijanjian kerjasama; 11. Berakhimya Peijanjian kerjasama; 12. Penyelesaian Perselisihan; 13. Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan); dan 14. Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2022

Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT