Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 70 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

permenpora-no-4-tahun-2024.pdf

Proses Bisnis - Kementerian Pemuda dan Olahraga

2024

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 4, BN 2024 (213); 247 hlm

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi serta memberikankepastian pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkunganKementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukanperubahan atas proses bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 106 Tahun 2020; Permenpora Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai proses bisnis kemenpora termasuk peta relasi

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1486), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
247 hlm; hlm 1 sd 5 batang tubuh, hlm 6 sd 247 lampiran

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

salinan permenpora 6 tahun 2021 Probis.pdf

PROSES BISNIS - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2021

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 6, BN 2021 (1486): 6 Halaman, jdih.kemenpora.go.id

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dasar Hukum Peraturan Kemenpora Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; Perpres No. 106 Tahun 2020; Peraturan Kemenpora No. 1516 Tahun 2015; Dan Peraturan PANRB No. 19 Tahun 2018
Pasal 8 (1) Untuk menjamin relevansi dan efektivitas Peta Proses Bisnis Kementerian, unit organisasi di sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana melakukan pemantauan dan evaluasi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Lampiran File; 235 Halaman

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indoneisa

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

Perka ANRI Nomor 13 Tahun 2012.pdf

visi misi -arsip nasional ri

2012

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 13, BN 2013 (232): 4 hlm: jdih.anri.go.id

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indoneisa

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan ke depan dalam penyelenggaraan kearsipan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Kepres Nomor 27/M Tahun 2010; dan Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006.
Visi ANRI adalah suatu pernyataan menyeluruh mengenai gambaran ide yang ingin dicapai ANRI di masa yang akan datang. Misi ANRI adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan ANRI dalam usaha mewujudkan visi.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Proses Bisnis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Download file:

permen LHK 25 th 2022.pdf

proses-bisnis

2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 25, BN 2022 (1348) : 11 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Proses Bisnis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABSTRAK:

bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan proses bisnis, tahapan penyusunan proses bisnis, metode level, peta proses bisnis, penerapan peta proses bisnis, evaluasi terhadap Proses Bisnis

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan

Abstrak

Kesehatan Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Permenkes No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Download file:

permenkes-no-16-tahun-2024.pdf

Sistem Rujukan - Pelayanan Kesehatan - Perseorangan

2024

Peraturan Menteri Kesehatan NO. 16, BN 2024 (831); 12 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 59 Tahun 2015; Perpres Nomor 18 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2021; Permenkes 5 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan; tata cara rujukan pelayanan kesehatan perseorangan; sistem rujukan terintegrasi; pencatatan dan pelaporan; tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah

CATATAN:

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Prosedur Penjaminan Operasi Katarak dan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Proses Bisnis

Download file:

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Download file:

Perseskab_Nomor_3_Tahun_2023.pdf

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BPKP No. 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Download file:

Salinan Perban 1 Tahun 2023.pdf

PETA - PROSES BISNIS - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2023

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 1, BN 2023 (362): 6 Halaman, jdih.bpkp.go.id

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

ABSTRAK:

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis tentang peta proses bisnis, perlu mengganti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dasar Hukum Peraturan BPKP adalah; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 192 Tahun 2014; Permen PANRB No. 19 Tahun 2018; dan Peraturan BPKP No. 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peta Proses Bisnis BPKP dimaksudkan: a. memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; b. mengembangkan SPBE di Lingkungan BPKP yang didukung dan dikelola menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel; dan c. sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan dan atau Pedoman dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara efisien, efektif dan akuntabel. Peta Proses Bisnis BPKP bertujuan: a. memberikan informasi kepada internal dan eksternal BPKP mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; dan b. sebagai dasar yang kuat bagi penyusunan atau pembuatan atau pengembangan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis dan atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File; 31 Halaman

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Setjen Wantanas No. 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Download file:

Persetjen Wantanas No. 2 Tahun 2022.pdf

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2022

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 2, jdih.wantanas.go.id : 42 hlm.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas dan terukur, maka diperlukan peta proses bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
Ketentuan Umum Penyusunan Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis Setjen Wantannas terdiri atas: 1. Proses utama yaitu proses bisnis utama atas penyelenggaraan pencapaian tujuan organisasi Setjen Wantannas; 2. Proses pendukung yaitu proses yang mendukung proses utama; dan 3. Proses manajemen, yaitu proses pengelolaan operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
42 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

Peraturan LPSK 3 Tahun 2012.pdf

Tata Cara - Penyelenggaraan - Rapat - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2012

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 3, BN 2012 (1286); 24 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan aturan untuk mengatur Tata Cara Pelaksanaan Rapat Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2006; Pepres Nomor 82 Tahun 2008; Permensetneg Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur mengenai kelengkapan rapat; sifat rapat; mekanisme rapat; dan tata tertib rapat

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.