Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Menteri Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca; dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2009/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa nenindaklanjuti ketentuan Pasal 16 huruf Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipardang perlu ada pengaturan guna menanggapi pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tercantum pada huruf a, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahuh 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Pengaduan
Bab III Penatausahaan Pengaduan
Bab III Verifikasi
Bab IV Mediasi
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
ABSTRAK:
pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan keadlian dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan; untuk menindaklanjuti Pasal 15 ayat (2) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil perikanan dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha perikanan, perlu pedoman perizinan usaha perikanan;
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 1996; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.54 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2012; Permendagri No.20 Tahun 2008; Permen-KP Nomor PER/12/MEN/2007 Tahun 200; Permen-KP Nomor 18/MEN/2010 Tahun 2010; Permen-KP Nomor PER.30/MEN/2012 Tahun 2012; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.15 Tahun 2011; Perda No.19 Tahun 2011; Perbup No.4 Tahun 2010.
Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin dimaksudkan agar setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang perikanan wajib memiliki izin dan tertib dalam administrasi. Penetapan Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin ini bertujuan antara lain: a.mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; b. menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan; dan c. menjamin kepastian berusaha di bidang perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004.
46 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, maka perlu merubah lampiran peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran IV dan lampiran V Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Ketentuan Lampiran IV dan Lampiran V diubah; dan Diantara BAB V dan BAB VI disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yaitu BAB VA dan pasal 32A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Perubahan Lampiran Iv Dan Lampiran V Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies (HPR) Dari dan/atau ke Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan
penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi merebaknya kasus
penyakit rabies di Kabupaten Jembrana, perlu melakukan langkahla
gkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan sementara lalu
intas hewan penular rabies;
b. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Jembrana yang masih bebas
dari kasus rabies perlu dilakukan penutupan sementara pemasukan dan
/atau pengeluaran HPR dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana.:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lenutupan
sementare Pemasukan dan /atau pengeluaran HR ke Kabupaten
Jembrana
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor I6 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 scbagaimana telah diubah beberapa ka'i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemeritah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Bersarna Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalarn Negeri Nomor 279A/Men.Kes/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78, Nomor 143 Tahun 1978; Kcputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/81; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/UM/5/1982; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.580/6/1984; Peraturan Gubemur Bali Nomor 88 Tahun 2008; Instruksi Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2008;
Pasal I
Menutup sementara pemasukan dan /atau pengeluaran Hewan Penular Rabies (HPR) dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2009.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan erpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, agar pelayanan perizinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilaksanakan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.27 Tahun 2009, Permendagri No.138 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Indikator Monitoring dan Evaluasi; Asas-Asas; Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin dan memenuhi hak-hak konstitusional setiap Warga Negara, khususnya di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajjib terkait Pelayanan Dasar yang ditentukan dengan mutu pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Pendanaan;
4. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
5. Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/NO.32, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan wahana pendidikan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.43 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2014, Perka Perpustakaan Nasional No.8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Jenis dan Bentuk Pelayanan; Prosedur Pelayanan; Waktu dan Petugas Pelayanan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Katingan No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Di Kabupaten Katingan
Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2018/429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan
memperhatikan potensi daerah ;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 dan
perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Di Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan usaha masyarakat saat ini sehingga perlu untuk
dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 06/MDag/Per/1/2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBJEK dan SUBJEK;
BAB III
IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN MASA BERLAKUNYA;
BAB IV
PENGGOLONGAN MINUMAN;
BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;
BAB VI
LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN;
BAB VII
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
BAB VIII
IZIN KHUSUS MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL;
BAB IX
PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI;
BAB XII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN;
BAB XIII
SANKSI;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
