PERBUP Kab. Boalemo No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya
PERBUP Kab. Boalemo No. 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Boalemo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya
PERBUP Kab. Boalemo No. 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya.
PENGGUNAAN JASA PELAYANANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2022 (30)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Jasa Pelayananan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional, Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan dapat melaksanakan pengaturan penggunaan dana Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 16 Tahun 2017, UU No 11 Tahun 2020, PP No 39 Tahun 2007, Perpres No 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 46 Tahun 2021, Prepres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permenkes No 6 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 2 Tahun 2011, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan Jasa Pelayananan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pemanfaatan dana kapitasi, pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, pelaporan, pemanfaatan dana non kapitasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Daerah serta meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transaparan dan akuntabel kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan Permendagri No.138 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (4) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permendagri No.25 Tahun 2021; Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021; Pergub Kaltim No.8 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab di dalam Peraturan ini memuat: Tujuan dan prinsip PTSP; Kewenangan Penyelenggaraan oleh DPMPTSP; Standar dan Jenis Pelayanan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Lampiran Jenis dan Sektor Pelayanan Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.4 Tahun 2021
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD Tahun 2021 No. 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang menjadi kewenangan Wali Kota dan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa selain mendelegasikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wali Kota juga mendelegasikan perizinan diluar perizinan berusaha, yaitu perizinan non berusaha dan nonperizinan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935): 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
65
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan
Pasal 8 ayat (4) Peraruran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, perlu
membentuk Peraruran Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kahupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undarig Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undong-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pernerirrtah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraruran Daerah Ka bu paten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaren Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kahupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2013.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peninjauan terhadap tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, bahwa tarif sebagaimana diatur
dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Gangguan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Izin Gangguan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor
41 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin
Gangguan dalam hal struktur dan besarnya tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2009/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dipandang perlu ada petunjuk guna menyusun suatu standar dalam pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berhasil guna dan tepat sasaran, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 TAhun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame perlu mengatur Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame;
b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dengan
Peraturan Bupati;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian –
Bagian Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan ijin pemasangan reklame, meliputi antara laian: ketentuan umum, penyelenggaraan ijin pemasangan reklame, obyek penyelenggara reklame, lokasi dan persyaratan ijin reklame, jangka waktu pemasangan, retribusi ijin, sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan
Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu diatur pelaksanaan penyelenggaraan reklame.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, pola penyebaran dan peletakan reklame, kawasan, jenis dan ukuran reklame, ketentuan penyelenggaraan reklame, pengendalian/pengawasan dan penertiban/pembongkaran reklame, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
