Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 37 Seri E; https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/47244/2023pg00350037.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
bahwa masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 40 Tahun 2004;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 13 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 12 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 75 Tahun 2019;
Permenkes No 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 99 Tahun 2015;
Permenkes No 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 6 Tahun 2018;
Perda Prov Jawa Timur No 2 Tahun 2016;
Pergub Jawa Timur No 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jawa Timur No 16 Tahun 2022;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 16 Seri E) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah;
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4;
4. Ketentuan Pasal 5 diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 diubah;
6. Ketentuan Pasal 12 diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 37 Tahun 2021
Keputusan Bupati 440/263/DINKESPP&KB/2020 Sekadau tentang Nomor Pemberian lnsentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disesase (COVID-19) di Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tim Vaksinasi dan Tenaga Pendukung yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sekadau, diperlukan upaya penanganan dan percepatan vaksinasi untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity), dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 ; Peraturan 1501 /Menkes/Per /X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kriteria Fasilitas, Tim Vaksinasi Dan Tenaga Pendukung Yang Menangani Covid-19 Yang Berhak Menerima Insentif; Batasan Jumlah Tim Vaksinasi Dan Besaran Insentif; Mekanisme Pembayaran Insentif; Sumber Dana; Monitoring Dan Evaluasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
17 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya sumber daya
manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu
melakukan upaya percepatan penurunan dan
pencegahan stunting;
bahwa upaya percepatan penurunan stunting
memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang
dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas
melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara
pemerintah dan pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud diatas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi
Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting
Terintegrasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam pencegahan
stunting;
b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 37 Tahun 2022
rincian - tugas - fungsi - dan - tata - kerja - rumah - sakit - umum - daerah - cideres
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2022/ No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Cideres.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB RI No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB RI No. 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB RI No. 7 Tahun 2022; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2021; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rincian Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
48 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 37 Tahun 2001
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Kesehatan (UPT) Kabupaten Murung Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Murung Raya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyepapanann Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja;
4. Susunan Organisasi;
5. Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Pengisian, Pengangkatan dan Syarat Jabatan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Tata Kerja;
9. Pendanaan;
10. Sistem Informasi Puskesmas;
11. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Kesehatan (UPT) Kabupaten Murung Raya
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Bagi Pemberi Layanan Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka prasarana dan sarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdayaguna dan berhasil guna; Dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah diperlukan standar tarif pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembagan perekonomian, perlu menetapkan tarif baru untuk terselenggaranya pelayanan
dan layanan kesehatan yang lebih baik; Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tarif
Pelayanan Kesehatan masih dalam proses legislasi; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Bagi Pemberi Layanan Kesehatan.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.105 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2011; PP No.20 Tahun 2001; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kukar No.11 Tahun 2008.
Jenis-jenis objek dari masing-masing pelayanan adalah : a. rawat jalan, meliputi : 1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh
dokter umum dan / atau paramedic; 3. pemeriksan penunjang diagnostik sederhana; 4. pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi dan / atau perawat gigi; 5. Pemberian resep obat-obatan sesuai indikasi medis; 6. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi. b. rawat inap, meliputi : 1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan. 2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum; 3. pemeriksaan penunjang diagnostic; 4. tindakan medis;
5. pemberian resep obat sesuai indikasi medis selama masa perawatan; 6. pemberian pelayanan persalinan; 7. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi; 8. pelayanan rawat inap persalinan; 9. tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (pervaginam) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis; 10. pemberian resep obat sesuai dengan indikasi medis selama masa perawatan; 11. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.12. Adminstrasi dan jasa layanan kamar. c. penunjang diagnostik, meliputi :1. pemeriksaan darah(hematology); 2. pemeriksaan urine; 3. pemeriksaan faeces; 4. pemeriksaan bakteriologi; 5. pemeriksaan kimia darah; 6. pemeriksaan kualitas air; 7. pemeriksaan rontgen (Thorax Photo); 8. pemeriksaan jamur dan spermatozoa. d. Kontraspsi, meliputi :1. Pil KB;
2. Suntik KB; 3. Pasang; 4. buka IUD; 5. kontrol IUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2011.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
