Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau
ABSTRAK:
- bahwa untuk efisiensi dan terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta keadaan lainnya, maka dirasa perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau (Berita Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 91) di ubah sehingga selanjutnya sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah
2. Ketentuan Pasal 7 diubah
3. Ketentuan Pasal 8 diubah
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga dan (satu) pasal, yakni Pasal 11 A
5. Ketentuan pasal 18 di ubah
6. Ketentuan Pasal 21 diubah
7. Ketentuan Pasal 23 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Kab. Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4; https://jdih.pasuruankab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif
Pengembangan Usaha Nonpelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Bangil Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu implikasi dari ditetapkannya
Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan
sebagai BLUD maka perlu diberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip
ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis
yang sehat;
peraturan ini mengatur mengenai penetapan besaran tarif pengembangan usaha nonpelayanan yang diken a ka n
kepada pengguna usaha nonpelayanan BLUD RSUD agar masyarakat, pemberi
layanan dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. nama, objek dan subjek;
b. prinsip dan penetapan besaran tarif;
c. struktur dan besaran tarif;
d. tata cara dan wilayah pemungutan; dan
e. pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Perjalanan dinas merupakan suatu kegiatan
dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memerlukan pembiayaan. pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai
dengan kebutuhan nyata dalam rangka memenuhi
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar
pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara
selektif, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan. untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan suatu
pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Perjalanan Dinas.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaiamana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Premenkeu No.113/PMK.05/2012 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Kepulauan Anambas No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Kepulauan Anambas No.5 Tahun 2021; Perda Kab.Kepulauan Anambas No.1 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas ini diatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip, Klasifikasi Perjalanan Dinas, Persetujuan dan/atau Perintah, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2021 Nomor 609), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 648), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritasi
ABSTRAK:
bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu menyusun pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020;Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DAN TERINTEGRASI,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PENERAPAN SRIKANDI;RUANG LINGKUP;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
15 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 04 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 04, BD Tahun 2024 No. 184
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
bahwa Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas;
Bab III: Pembuatan Naskah Dinas;
Bab IV: Pengamanan Naskah Dinas;
Bab V: Pejabat Penandatangan Naskah Dinas;
Bab VI: Pengendalian Naskah Dinas;
Bab VII: Pembinaan Dan Pengawasan;
Bab VIII: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
mencabut: Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
70 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Tahun 2024 No.699
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
1. Ketentuan Umum;
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
3. Pembayaran;
4. Tata Cara Pembayaran;
5. Pengendalian Internal;
6. Pendanaan; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
12 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024
Perbup Kab. Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Tahun 2024 No. 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a.bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Peijanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
1. Ketentuan Umum;
2. Pemberian TPP;
3. Perhitungan Pembayaran TPP;
4. Pembayaran TPP;
5. TPP Bagi Pegawai Asn Yang Merangkap
6. Plt. Atau Penjabat;
7. Pelaksanaan,Pemantauan Dan Evaluasi;
8. Pendanaan;
9. Ketentuan Lain-Lain; dan
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Mencabut: 1. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
26 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa;
bahwa Pengelolaan Dana Desa yang Telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan tata cara penyaluran Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata cara penyaluran serta alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 04 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 04, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata
Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Burni wajib memberikan Bonus Produksi sejak Unit Pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya memprioritaskan bagi masyarakat diwilayah kerjanya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nornor 23 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM,MAKSUD DAN TUJUAN,SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN (Sumber,Penganggaran, Pengalokasian, Peruntukan), PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
6 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklajuti Pasal 69 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka
perlu menyusun pedoman tata naskah dinas;
b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pedoman Tata N‘askah Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Mesuji sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundangundangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dengan kondisi aktual saat ini;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4933);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji
Tahun 2020 Nomor 6).
Tata Naskah Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mesuji
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
