Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
PERBUP Kab. Tegal No. 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 89)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tegal Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 Pemerintah Daerah harus
menganggarkan dukungan pelaksanaan Pilkada pada
tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal dan program
kegiatan pemilihan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang enambahan angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 pada Pasal 1, penyisipan Pasal 60A sampai dengan Pasal 60K.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 diubah.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dan Saranamasjid/Meunasah/Mushalla Di Aceh Oleh Kelompok Masyarakat Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dan Saranamasjid/Meunasah/Mushalla Di Aceh Oleh Kelompok Masyarakat Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
- bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan pada Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh
Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh
Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022;
Perturan Gubernur ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 15 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua
ABSTRAK:
Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua perlu mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua.
Dasar hukum Permenhan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019
Permenhan ini mengatur mengenai Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau, Papua Nugini, dan Australia yang dilakukan dengan penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan
keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara, dan pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Lampiran file: 14 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 18/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang: a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanWali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun2017 ; Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Mengubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022
Jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2023
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyerahan prasarana, sarana
dan utilitas umum perumahan dan permukiman,
pengembang harus menyerahan prasarana, sarana
dan utilitas umum berupa sertifikat hak atas tanah
atas nama Pemerintah Daerah; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
dan Permukiman belum mengakomodir tata cara
pensertifikatan prasarana, sarana dan utilitas
umum perumahan dan permukiman; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pensertifikatan prasarana, sarana dan
utilitas umum perumahan dan permukiman, maka
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan Perangkat Daerah; b. bahwa dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditunjang dengan penyediaan tenaga Non ASN dalam bentuk penyedia jasa lainnya orang perseorangan; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, diperlukan beberapa penyesuaian, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 dihapus, Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, Ketentuan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
Jumlah halaman : 6 HLM, Lampiran : 9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2023
perjanjian kinerja- laporan kinerja instansi pemerintah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2023/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Perjanjian
Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sehingga berdaya guna perlu disusun Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal yang diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Penyusunan
Bab III Penyusunan Perjanjian Kinerja
Bab IV Penyusunan Laporan Kinerja
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penerimaan tamu dinas yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.1 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2023
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) UPTD RSUD DR. HI. ZAINAL UMAR SADIKI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2023 (541)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peratunm Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws).`
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 11 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 30 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 47 Tahun 2021, PP No 5 Tahun 2021, Perpres No 77 Tahun 2015, Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Permenkes No 14 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Perbup No 12 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, identitas rumah sakit, peraturan internal UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Terdiri dari 56 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
