Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien
dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan
mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Jumlah Halaman: 20 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 124 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan
meyeluruh guna mewujudkan birokrasi dan pelayanan
publik yang efektif dan efisien, perlu adanya
perencanaan pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE); bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagai panduan implementasi layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun
2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2019.
Materi Pokok: Sistematika Rencana Induk dan Arsitektur SPBE; Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 145 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 119 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk menunjang kelancaran pengolahan data melalui penerapan tata pemerintahan secara elektronik (e-government) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan PermenPANRB No. 6 Tahun 201. Untuk tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tata pemerintahan secara elektronik (e-government).
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 201; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten CIlacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 108 Tahun 2020
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dan dari risiko
pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan
penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta
perlindungan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bondowoso diperlukan upaya
pengamanan yang memadai dan andal yang diwujudkan
dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik
untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang
dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
melalui SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan bupati - PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2020/No.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Tanda Tangan Digital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan
informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan , maka perlu adanya penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2018.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penerapan Tanda Tangan Digital; Pengelolaan Tanda Tangan Digital; Penyelenggara Aplikasi Sistem Informasi; Proses Penandatanganan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kepada Wajib Pajak Secara Online Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan optimalisasi Pendapatan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan penggalian objek dan subjek Pajak Daerah yang berpotensi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perludilakukan pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi pembayaran Pajak Daerah Wajib Pajak secara online;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara Online di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2013.
Peraturan ini Tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara Online di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
Ketentuan Umum;
Sistem Online;
Hak dan Kewajiban;
Sanksi Administratif;
Pengawasan Pembayaran;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada
masyarakat sebagai salah satu upaya dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel sejalan dengan
pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan maka perlu didukung Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j
dan Lampiran huruf pUndang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup
pemerintah daerah merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:
a. tata Kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. penyelenggara SPBE;
e. percepatan SPBE; dan
f. pemantauan dan evaluasi SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PASAR
SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar perlu melakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar secara Elektronik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2012; 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2018; 9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar secara Elektronik sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem E-Retribusi Pasar. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kerjasama pemerintah daerah dengan bank; tata cara pembayaran e retribusi pasar; tata cara rekonsiliasi e retribusi pasar; keadaan kahr; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2020.
jumlah 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
