Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong utara
ABSTRAK:
Bahwa rumahs sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.49 Tahun 2013, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015, Permenkes No.24 Tahun 2014, Permenkes No.56 Tahun 2014, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.12 Tahun 2016, Perbup No.32 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Instalasi; Jabatan; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pembiayaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2018
blud - PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tabun 2007 tentang
Petunjuk Teknis, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), Pejabat Pengelola dan Pegawai
BLUD dapat terdiri dari Pegawai Negeri SipiJ (PNS)
dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan
kebutuhan dan pengangkatan/pemberhentian pegawai
BLUD yang berasal dan non PNS, diatur Iebih lanjut
oleh Bupati; bahwa dengan keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil
dan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratoriurn Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umurn Daerah (PPK-BLUD). diperlukan tenaga
non Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional yang mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,
sehingga diperlukan pengeJolaan sumber daya manusia
meliputi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan
promosi yang berorientasi pada pemenuhan secara
kuantitatif dan kualilatif/kompeten untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efetif. dan
produktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratoriurn Kesehatan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU No 40 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permenkes No 73 Tahun 2013; Permenkes No 75 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomorr 8 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan dan status, ruang lignkup, formasi, pengadaan pegawai non PNS, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, pelaporan, penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, dan komite.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 29 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 32 Tahun 1996;
- Permendagri No. 971 Tahun 2009;
- Permenkes No: 755/MENKES/PER/IV/2011;
- Kepmenkes No: 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur tentang pemilik RSUD Amurang, penyelenggaraan rumah sakit dan pengawasan internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
11 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (20 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain
UU nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permendagri Nomor 22 Tahun 2009; Permendagri Nomor 23 Tahun 2009; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 11 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU;
BAB III
BENTUK KERJASAMA;
BAB IV
TATA CARA KERJASAMA;
BAB V
HASIL KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU;
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran Huruf F angka (1) huruf (e), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Buol.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permenkes No. 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
c. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
3 Halaman, Lampiran: 16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kebumen No. 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan dasar hukum danpedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit PUsat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen No 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan untuk menyempurnakan beberapa pengaturan, perlu mengubah Perbup Kebumen No 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru; bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup kebumen No 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Kesehatan Kab Kebumen Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, perubahan pada BAB III, perubahan pada Pasal 4, penyisipan Pasal 4A, perubahan Pasal 5, penghapusan Judul BAB IV, penghapusan Pasal 6, penghapusan Pasal 7, perubahan ayat (3) Pasal 8 dan penghapusan ayat (4) pada Pasal 8, perubahan pada Pasal 10, perubahan pada ayat (2) Pasal 11, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, penyisipan Pasal 16A, dan penyisipan BAB XA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 166 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2018; Perbup Pati No 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Maksud dan Tujuan
3. Bab III Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
4. Bab IV Pengendalian dan Evaluasi Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
5. Bab V Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
6. Bab VI Ketentuan Peralihan
7. Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses keluarga dan anggotanya terhadap pelayanan Kesehatan yang komprehensif melalui upaya Promotif-Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, maka perlu dilaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga yang dilaksanakan oleh Puskesmas, perlu disusun petunjuk teknis, pendanaan dan standart biaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2007; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 72 Tahun 2012; Perpres No 2 tahun 2015; Permenkes No 75 Tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016; Permenkes No 39 tahun 2016; Permenkes No 43 Tahun 2016; Permenkes No 19 Tahun 2017; Permenkes No 61 Tahun 2017;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang PIS - PK yang dilaksanakan oleh semua Puskesmas di semua desa/Kelurahan wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Jepara, termasuk biaya pelaksanaan PIS-PK, besaran biaya untuk pelaksanaan kunjungan rumah, besaran biaya untuk insentif pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akses dan
layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu
nifas terhadap fasilitas kesehatan, perlu adanya
pengaturan mengenai dana jaminan persalinan
di Daerah. Dalam rangka memberikan jaminan
pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan dan
pelayanan bayi baru lahir, yang pembiayaannya
dijamin Pemerintah dan dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan dan tenaga pendamping
di rumah tunggu kelahiran. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/
XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan
Persalinan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan jaminan persalinan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
2562/MENKES/PER/Xll/2011; Peraturan
Kabupaten Gunung Mas Nomor
5 Tahun 2014; Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 8 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEBIJAKAN OPERASIONAL;
BAB III
PEMANFAATAN JAMPERSAL;
BAB IV
KEPESERTAAN ;
BAB V
PENDANAAN;
BAB VI
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN ;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
