Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
b. bahwa penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan di Kabupaten Sumbawa dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem lnformasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis di seluruh Kabupaten/Kota, perlu diatur dalam Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 ; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 14 Tahun 2018
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) Terintegrasi. Pengembangan aplikasi SRIKANDI meliputi:
a. pemeliharaan jaringan;
b. pengembangan perorganisasian aplikasi SRIKANDI dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
c. pengembangan fitur aplikasi SRIKANDI sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan persandian secara aman dan mencegah penyalahgunaan informasi di daerah diperlukan suatu pedoman pelaksanaan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang menyatakan Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. penyelenggaraan;
b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi;
c. operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
d. layanan sertifikat elektronik; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Website, Nama Domain, Subdomain, Hosting dan Mail Server di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Website;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam pemanfaatan Website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Ruang lingkup;
b. Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi website;
c. Penggunanaan dan pengelolaan nama domain dan subdomain;
d. Penggunaan layanan hosting;
e. Penggunaan layanan surat elektronik;
f. Penyelesaian perselisihan;
g. Hak dan kewajiban pengguna;
i. Hak penanggungjawab teknis;
j. Ketentuan lain-lain; dan
k. Ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pengguna yang telah
menggunakan Nama Domain dan Subdomain sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
(2) Dalam hal Pengguna yang telah mengunakan Nama Domain
dan Subdomain tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Teknis berwenang
melakukan. penonaktifan Nama Domain dan/atau Subdomain
secara permanen.
23 Halaman; Lampiran 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu
pedoman pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Rembang; bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat atas layanan hukum sesuai perkembangan
teknologi, perlu menyelenggarakan pelayanan hukum
yang terintegrasi berbasis elektronik dalam satu web
sistem; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan
Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan JDIH, Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas dan produktif, berkualitas, serta
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan
percepatan penurunan stunting; bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi sehingga diperlukan strategi
komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan
penurunan stunting; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, salah satu pilar dalam
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu
peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan
pemberdayaan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan
Penurunan Stunting;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. Bahwa aplikasi layanan informasi terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
b. Bahwa pedoman penerapan aplikasi layanan informasi terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan aplikasi layanan informasi terintegrasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMANFAATAN APLIKASl LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI,
BAB III APLIKASl LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI,
BAB IV PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI,
BAB V PENGGUNA LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI,
BAB VI PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI,
BAB VII SARANA DAN PRASARANA,
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI,
BAB IX PEMBIAYAAN,
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di
daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia;
Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentarig Pengelolaan Portal
Satu Data Indonesia.
1.Ketentuan Umum;
2.Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
3.Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
4.Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
5.Hak Akses;
6.Partisipasi,Koordinasi, dan Kerja Sama;
7.Pendanaan;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
15
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk peningkatan kualitas bidang kearsipan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, perlu menyusun pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
c. bahwa pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sangat dibutuhkan di Kabupaten Buton Utara dalam upaya memberi kepastian, kemudahan, ketertiban, penguatan dan efektifitas asas penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757).
Pedoman Penerapan SRIKANDI disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. indikator penerapan SRIKANDI; dan
b. penerapan SRIKANDI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Jumlah Halaman beserta Lampiran yaitu 11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024
SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK - MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2024/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik agar dapat
memberikan manfaat bagi perkembangan
perekonomian daerah dan kemanfaatan umum, perlu
disusun manajemen kemananan informasi; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
secara elektronik yang aman di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu
melaksanakan manajemen keamanan informasi
untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan
ketersediaan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dari berbagai ancaman keamanan
informasi; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum dalam melindungi data dan
informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dari
segala jenis gangguan sebagai akibat informasi
elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan
mengenai sistem manajemen keamanan informasi
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen
Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41/PER/ME.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE, pengendalian teknis keamanan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
9 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Penyediaan Akses Internet bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyediakan akses internet bagi masyarakat dengan memberikan layanan berupa program "Wife Gratis Internet untuk Semua" dalam bentuk penyediaan WiFi tanpa biaya pada titik lokasi tertentu oleh layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Poso;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program "PosoWiFi", perlu menetapkan pelaksanaan program perluasan akses internet bagi masyarakat dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Penyelenggar, Kriteria penyelenggaraan, dan Pemanfaatan;
b. Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan;
c. Lokasi pemasangan dan Penempatan;
d. Peran serta masyarakat;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan wifi gratis;
f. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
