1.Ketentuan Umum; 2.Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; 3.Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; 4.Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; 5.Hak Akses; 6.Partisipasi,Koordinasi, dan Kerja Sama; 7.Pendanaan; 8.Ketentuan Penutup.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat