PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak
mampu di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan evaluasi
dalam rangka verifikasi penerima bantuan pendidikan mahasiswa
tidak mampu;
b. bahwa guna kelancaran dan kejelasan Evaluasi dan Rekomendasi
terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu,
diperlukan adanya petunjuk teknis;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan'
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016
tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan
Singingi Provinsi Riau;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun
2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati
Kuantan Singingi Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 7 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prosedur dan Persyaratan, Evaluasi dan Penetapan, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 55 Tahun 2021
bantuan - sosial - untuk - usaha - mikro - yang - terdampak - pandemi - corona - virus - disease - 2019 - (covid-19) - dalam - rangka - pemulihan - perekonomian - di - kabupaten - bekasi - tahun - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2021/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Untuk Usaha Mikro Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk membantu serta menjaga keberlangsungan berjalannya usaha mikro, yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kab. Bekasi dan memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b PP No. 43 Tahun 2020 Dan agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar tertib, terpenuhi persyaratan administrasinya mencapai tujuan dan sasarannya serta bermanfaat maka perlu menetapkan Perbup tentang Bantuan Sosial Untuk Usaha Mikro yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka pemulihan perekonomian di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; .Kepmendagri No. : 131.32 1374 Tahun 2021; lnstruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020; Pergub Jabar No. 48 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Perbup No. 91 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 16 Tahun 2021; Kepbup Bekasi No.: 903/Kep.243- BPKD/2021 Tanggal 28 Mei 2021; Instruksi Bupati Bekasi No. 460/1543/Bappeda.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bantuan Sosial, Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Tunai, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a PMK nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan , dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau adalah pemberian bantuan langsung kepada Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; bahwa di daerah tidak terdapat buruh tani tembakau sehingga bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok; bahwa pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok perlu diatur mekanismenya agar sesuai kriteria, tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 1995; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 206/PMK.07/2020; PMK Nomor 230/PMK.07/2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009; Perda KP Nomor 11 Tahun 2020; Perbup KP Nomor 77 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria; Besaran Dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai; Sumber Data; Mekanisme Penyaluran Bantuan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 55 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; bahwa berdasarkan kondisi kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah yang masih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu merumuskan program penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung; bahwa pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 perlu disusun pedoman umum dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulteng Nomor 4 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi pedoman umum bagi Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulteng serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4)
SALINAN
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Desa yang bersifat khusus dalam rangka percepatan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian
bantuan keuangan khusus kepada Desa di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis BKK
Bab IV Mekanisme BKK
Bab V Pelaksanaan
Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII monitoring dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2021 dicabut.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 55 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dan Penetapan Besaran Dan Bantuan Untuk Korban Bencana
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif, dan untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum, sehingga perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai prosedur penanggulangan bencana dan karakteristik bencana; persyaratan pemberian santunan korban bencana; persyaratan pemberian bantuan perbaikan sarana prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum kepada korban bencana; mekanisme pemberian santunan dan bantuan; kriteria, kategori dan besaran bantuan santunan duka cita; serta pemantauan, pelaporan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
23 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip )/
Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan
Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota
Pertahananan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada anggota
Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Kebumen yang meninggal dunia dan tali asih bagi anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah
mengabdi selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2010.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Bencana Kekeringan Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
52 Tahun 2011 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat
Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kekeringan di
Kabupaten Temanggung Tahun 2011, maka perlu penanganan
secepatnya; bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga
untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Bencana
Kekeringan. di Ka bu paten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya
bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung dan wilayah yang mendapat bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2011.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2022
TATA - CARA - PENYELENGGARAAN - PENANGGULANGAN - PENYAKIT - MENULAR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2022/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perda Nomor 19 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No.45 Tahun 2014; Permenkes No.82 Tahun 2014; Perda Kab.Bandung No.19 Tahun 2016; Perda Kab.Bandung No.12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penanggulangan penyakit menular, kelompok dan jenis penyakit menular, sumber daya, pembatasan kegiatan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2013 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52
Tahun 2013 ten tang Penetapan Keada an Darurat Akibat
Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan
Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung,
maka perlu penanganan secepatnya. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam ,Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, diatur sebesar Rp64.540.000,00. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melaporkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan segala biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2013.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
