Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab, sehingga perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan; bahwa untuk memberikan arah kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan sebagai landasan hukumnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada
Satuan Pendidikan;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDIKBUD No. 20 Tahun 2018; PERDA No. 8 Tahun 2010.
Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan Pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter pada generasi muda terkait penguatan sikap anti korupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan/mempersiapkan
Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi;
c. sebagai pedoman bagi Guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta
Didik di sekolah;
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi. Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
10 hlm. 2 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
ABSTRAK:
Bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik,emosional, mental, sosial,dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya,bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas salah satu hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Dasar Hukum; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009,Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 165 Tahun 2012,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang,Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,dengan sistematika,ketentuan umum,Ruang lingkup dan Karakteristik,pengelolaan,Kurikulum,Proses dan penilaian pembelajaran,Tenaga kependidikan,peserta didik,Sarana,Prasarana,media dan sumber pembelajaran,kerjasama,layanan bagi peserta didik,iklim sekolah,pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,pusat sumber,tahap penyelengaraan,ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2021/NO.45 LL Kab Kubu Raya : 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Non Formal perlu dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jumlah Peserta Didik Baru dan Jumlah Rombongan Belajar; Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; Persyaratan; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Non Formal; Pendanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
bahwa Pendidikan berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan
Pendidikan Formal;
b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki
kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan
kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian
integral dari sistem pendidikan dan budaya kearifan
lokal di Kabupaten Bekasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuat pedoman
penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang di tetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1Tahun 2018, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016
Terdiri dari 26 Pasal, 14 Bab yaitu Ketentuan Umum, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar Pendidikan Karakter, Pakaian Seragam Sekolah, Pengamalan Nilai Agama, Kewajiban Membawa Makanan Dan Minuman Ke Sekolah, Kewajiban Menabung, Larangan Merokok, Keterampilan Kecakapan Hidup (Life Skill), Kewajiban Sekolah, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Bekasi
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 45 Tahun 2023
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa standar nasional Pendidikan merupakan acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, serta untuk mewujudkan visi Pendidikan Daerah, perlu melakukan transformasi satuan Pendidikan melalui program peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi Pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang; bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan;
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2020; PMK No. 204/PMK.07/2022; Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021;
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab IIII Cakupan, Pelaksana dan Sasaran Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Bab V Pemanfaatan Platform Teknologi dan Pembelajaran Paradigma Baru Bab VI Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Bab VII Pelaksanaan Pbd Bab VIII Capaian Keberhasilan Bab IX Pembiayaan Bab X Pemantauan dan Evaluasi Bab XI Penjaminan Mutu Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 46 Tahun 2009
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2009/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 tahun 2009;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.
36 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga ketahanan Peserta Didik dalam kegiatan belajar serta dalam rangka perluasan penggunaan biaya personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan Pergub No. 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 15 Tahun 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; serta Pergub No. 90 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 yaitu mengubah Pasal 1, penambahan BAB XVA, penyisipan Pasal 34A tentang biaya rutin dan biaya berkala dalam hal status Keadaan Darurat Bencana berlaku di Provinsi DKI Jakarta.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019
PERGUB ini terdiri atas 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 46 Tahun 2017
PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah
ABSTRAK:
bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa Penyelenggara Pendidikan SMA/SMK/MA adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, namun dana yang tersedia belum mampu menutup operasional penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar khususnya pelaksanaan rintisan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun, maka perlu memberikan dana operasional bagi penyelenggaraan Pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun; 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kabuapaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
