Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.502 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Gubernur Kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat Dan Lurah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

2006PERGUB0031046.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 50

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Gubernur Kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat Dan Lurah

ABSTRAK:

bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, perlu dilaksanakan pelimpahan wewenang sebagian urusan pemerintahan dan i Gubernur kepada Walikotamadya/ Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah, dan dalam upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU N0. 34 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 TH. 2004; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 55 Th. 2001; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 4 Th. 2001; Kepgub No. 40 Th. 2002; Kepgub No. 44 Th. 2002; Kepgub No. 62 Th. 2002; Kepgub No. 73 Th. 2002; Kepgub No. 108 Th. 2003
PERGUB ini mengatur mengenai pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Gubernur yang dilaksanakan oleh Dinas dan dilimpahkan sebagian kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat, dan Lurah dalam skala Kotamadya/ Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan kecuali di bidang kerja sama antarkota dan daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2006.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai penarikan kembali sesuatu urusan dari walikotamadya/bupati kabupaten administrasi, camat dan lurah; dan peraturan mengenai mekanisme pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada walikotamadya/bupati kabupaten administrasi, camat, dan lurah
24 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

Pergub 43 tahun 2006.PDF

pemberdayaan bpd

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD. 2006/44

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Bahwa Dengan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perlu Diatur Tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2001.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI; BAB III : PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN; BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB V : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2006.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan Dan Kelurahan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 525 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Penggunaan Buku Harian Camat dan Kepala Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2002 tentang Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Pemerintahan Walikotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

2006PERGUB0031002.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 5

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan Dan Kelurahan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf f Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004, pertu petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan laporan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 34 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 105 Th. 2000; PP No. 55 Th. 2001; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 8 Th. 2001; Kepgub No. 40 Th. 2002; Kepgub No. 44 Th. 2002; Kepgub No. 62 Th. 2002; Kepgub No. 70 Th. 2002; Kepgub No. 6 Th. 2004
PERGUB ini mengatur mengenai manfaat dan prinsip pelaporan; klasifikasi laporan; sistematika dan isi laporan; mekanisme penyusunan laporan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; wvaluasi dan pelaporan; sanksi; serta pembiayaan pelaksanaan pelaporan kotamadya/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2006.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 525 Tahun 2002; dan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2002
15 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Brb 33_2024.pdf

penyelenggaraan pemerintahan daerah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2024/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, terkoordinasi, efektif dan efesien, perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Pengawasan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
53 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

2024pb3317030.pdf

pelaporan pelaksanaan kegiatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD.2024/NO.30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin berjalannya program/kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan; bahwa untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu adanya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurangkurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis dan Muatan Laporan, Tata Cara Penyampaian Laporan, Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Keuangan dan Fisik APBD, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Wakatobi No. 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024

Download file:

PERBUP NO. 21 TAHUN 2024.pdf

PERUBAHAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Rencana Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
1. Ketentuan Pasal 2 diubah 2. Ketentuan Pasal 3 diubah 3. Ketentuan Pasal 4 diubah 4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 4A

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengawasan/Audit Internal

Download file:

2024-perbup-3321-018-1719557075.pdf

pembinaan dan pengawasan - pemerintahan daerah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2024/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah; bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, meliputi: a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dimaksud diuraikan dalam: a. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah; b. pembinaan dan pengawasan desa; c. pengawasan badan usaha milik Daerah; dan d. pengawasan badan usaha milik desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
17 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 16 TAHUN 2024.pdf

RENCANA-KERJA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang, maka sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
1. Rencana Kerja Pemerintahn Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB l PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP 3. Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
4

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Tata Kelola Command Center

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

2024pb3201015.pdf

TATA - KELOLA - COMMAND - CENTER

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kan Bogor Tahun 2024 No 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Command Center

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membangun pusat kendali atau Command Center, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Command Center.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen Kominfo No. 4 tahun 2016; Permen Kominfo No. 1 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 37 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 18 tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Kelola Command Center yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, fungsi, pengguna dan layanan command center, pengelolaan command center, monitoring dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 37 Tahun 2021.
10 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19

Download file:

Perbup_Kab Muba No 14 Tahun_2024.pdf

PENYEDERHANAAN BIROKRASI-SISTEM KERJA

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; dan untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Diatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, proses bisnis, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Mencabut ketentuan mengenai peran koordinasi bagi Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam: a. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. b. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. c. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. d. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. e. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. f. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. g. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. h. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. j. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. k. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. m. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. n. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. o. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. p. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. r. Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. s. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. t. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. u. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. v. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. w. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. x. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. y. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. z. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 292 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. dd.Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Keputusan Bupati tentang tugas Subkoordinator pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam: a. Keputusan Bupati Nomor 1070/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. b. Keputusan Bupati Nomor 1071/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. c. Keputusan Bupati Nomor 1072/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. d. Keputusan Bupati Nomor 1073/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. e. Keputusan Bupati Nomor 1074/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. f. Keputusan Bupati Nomor 1075/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. g. Keputusan Bupati Nomor 1076/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. h. Keputusan Bupati Nomor 1077/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. i. Keputusan Bupati Nomor 1078/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. j. Keputusan Bupati Nomor 1079/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. k. Keputusan Bupati Nomor 1080/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. l. Keputusan Bupati Nomor 1081/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. m. Keputusan Bupati Nomor 1082/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. n. Keputusan Bupati Nomor 1083/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. o. Keputusan Bupati Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. p. Keputusan Bupati Nomor 1085/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Keputusan Bupati Nomor 1086/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. r. Keputusan Bupati Nomor 1087/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. s. Keputusan Bupati Nomor 1088/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. t. Keputusan Bupati Nomor 1089/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. u. Keputusan Bupati Nomor 1090/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. v. Keputusan Bupati Nomor 1091/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. w. Keputusan Bupati Nomor 1092/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin. x. Keputusan Bupati Nomor 1093/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. y. Keputusan Bupati Nomor 1094/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. z. Keputusan Bupati Nomor 1095/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Keputusan Bupati Nomor 1096/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Keputusan Bupati Nomor 1097/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Keputusan Bupati Nomor 1098/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. dd. Keputusan Bupati Nomor 1099/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
24 hlm, Lampiran : 41 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT