Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Masyarakat yaitu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan sosial, perumahan ketenteraman dan ketertiban umum dan pekerjaan umum;
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu menetapkan standar pelayanan minimal;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
b. koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada saat Peraturan BUpati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Persentase NJOP dan Perhitungan tarif pajak; dan
b. Masa pajak;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
4 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2024
Perbup Kab. Bone Bolango No. 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2024 (9)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Daerah Perubahan APBD, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan, mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran, serta Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-45/PK/2023, tentang Pemberian THR Guru berupa 50Y4 TPG dan/atau 5090 Tamsil Bagi Guru Daerah yang tidak menganggarkan TPP Tahun 2023, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 17 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 tahun 2023, PERDA Kab Bone Bolango No 7 Tahun 2021, PERDA Kab Bone Bolango No 4 Tahun 2023, Perbup No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Kab. Pasuruan Tahun 2024 Nomor 9; https://jdih.pasuruankab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 perlu
dilakukan perubahan;
Peraturan in mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106
Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu terkait honorarium pengelola keuangan dan honorarium tim pelaksana kegiatan, uang harian perjalanan dinas dan penandatangan Surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106
Tahun 2023
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3
Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Nomor 3);
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN
3. SUSUNAN ORGANISASI
4. TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
6. KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya Perubahan indeks
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PermenPAN No. 17 Tahun 2021, PermenPAN No. 25 Tahun 2021, Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020, Perda Kab. Kampar No. 3 Tahun 2022, Perbup No. 56 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Bupati Kampar
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2024 Nomor 4) diubah.
Basic TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keterangan:
a. indeks kapasitas fiskal Daerah Kabupaten Kampar
memiliki nilai bobot 1,371.
b. indeks kemahalan konstruksi memiliki nilai bobot
96,84.
c. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki
nilai bobot 0,9
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Derah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendaftaran Dan Pendataan, Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Pengurangan, Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan; Pemeriksaan; Penagihan Pajak BPHTB; Keberatan Pajak BPHTB Gugatan; Penghapusan Piutang Pajak BPHTB; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 35); dan22
b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 26);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2024
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan di Kabupaten Tana Tidung.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.6 Tahun 2021;
PerBup ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang; Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
PerBup No. 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah
Desa Untuk Pembangunan Prasarana Transportasi Penunjang
Rawan Konektivitas Antar Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 21 tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Nomor 3 Tahun 2021, Perbup No. 19 Tahun 2019, Perbup No. 2 Tahun 2021
Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA agar dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Tujuan Peraturan Bupati adalah :
a. sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA; dan
b. mengatur secara teknis penyelenggaraan BKK BRANTAS JARAK DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka perangkat daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2021- 2026 dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2022
49 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
