TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - UNIT - pelaksana - teknis - daerah - di - lingkungan - dinas - bina - marga - dan - penataan - ruang - pemerintah - daerah - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BD 2017/72
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi , rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 80 Tahun 1999; PP RI No. 30 Tahun 2000; PP RI No. 16 Tahun 2004; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2012; PP No. 40 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Warga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, UPTD Pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tuags Unit, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; U No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
51 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2017
TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - DI - LINGKUNGAN - DINAS - KESEHATAN - PEMERINTAH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD 2017/No.71
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa telah ditetapkan Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017, perlu segera disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan perlu ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Peratuan Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, UPTD Pada Dinas Kesehatan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
144 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - Tata - kerja - cabang - dinas - dan - unit - pelaksana - teknis - daerah - padA - DINAS - PENDIDIKAN - PEMERINTAH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BD 2017/No.70
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU NO. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendikbud No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Taun 2017; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Keja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Dinas, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, Tugas Pokok, Fungi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU NO. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
121 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 70, BD 2017/NO.70
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja UPT yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan fokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk menetapkan jenis, jenjang jabatan pelaksana dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
Peraturan Gubernur memuat tentantang Penamaan Jabatan Pelaksana ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menentukan kaidah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan pelaksana yang bersifat generik serta menentukan rumpun jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provisi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk peningkatan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta untuk menciptakan optimalisasi kinerja masing-masing organisasi/unit kerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 69 Tahun 2017
perubahan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kesehatan.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD.2017/69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2016; Pergub No.62 Tahun 2016.
Dalam Peraturan gubernur ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 6 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Diubah dengan
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PEMBENTUKAN - DAN - SUSUNAN - ORGANISASI - CABANG - DINAS - DAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD 2017/69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pergub No. 57 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 84 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Tugas Pokok; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Satuan Pelayanan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pergub No. 57 Tahun 2017
79 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumash Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 69, BD 2017/NO.69
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumash Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Struktur Organisasi, Tata Kerja Baru, Tugas dan Fungsi, Peningkatan Kinerja, Koordinasi dan Integrasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 68 Tahun 2017
unit pelaksana teknis daerah balai pengujian material jalan dan bangunan.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2017/NO.68
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan & Bangunan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Pergub No.69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dang fungsi.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.18 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2000; PP No.29 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; PP No.140 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Pergub No.69 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, kedudukan,tugas, fungsi dan organisasi, tata kerja, eselon pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 9 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 67 Tahun 2017
UNITPELAKSANATEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2017/NO.67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2013; Perda No.11 Tahun 2016; Pergub No.69 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi, susunan organisasi, tata kerja, eselon, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 8 Halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
