Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.717 peraturan dalam 0,014 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sukabumi dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cianjur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Serang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pandeglang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karawang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Majalengka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indramayu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tasikmalaya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Garut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ciamis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cirebon dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kuningan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumedang dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sukabumi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cianjur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Serang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pandeglang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karawang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Majalengka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indramayu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tasikmalaya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Garut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ciamis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kuningan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumedang dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diubah dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PP No. 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Pembentukan Propinsi Djawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1949
Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1949.pdf
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1948
Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Download file:
UU Nomor 22 Tahun 1948.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1948
Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1948.pdf
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1947
• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu
Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Download file:
UU Nomor 17 Tahun 1947.pdf
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1947
• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu
Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Download file:
UU Nomor 16 Tahun 1947.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan