Undang-undang (UU) Nomor 101 Tahun 2024

Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

UU ini mengatur mengenai Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Bekasi berkedudukan di Kecamatan Cikarang Pusat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

101

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2024

Sumber

LN 2024 (287), TLN (7038) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 101 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut sebagian :

UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat
2024
Undang-undang (UU) NO. 101, LN 2024 (287), TLN (7038) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bekasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. UU ini mengatur mengenai Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Bekasi berkedudukan di Kecamatan Cikarang Pusat.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 10)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Undang-undang (UU) Nomor 101 Tahun 2024

Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT