Logo
Login

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1950

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tanggerang (Djakarta), 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka,ditetapkan mendjadi Kabupaten:1. Tanggerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
14
Bentuk
Undang-undang (UU)
Bentuk Singkat
UU
Tahun
1950
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
08 Agustus 1950
Tanggal Pengundangan
08 Agustus 1950
Tanggal Berlaku
Sumber
LL BPHN : 4 HLM.
Subjek
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 17294 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 14 Tahun 1950.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sukabumi dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cianjur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Serang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pandeglang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karawang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Majalengka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indramayu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tasikmalaya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Garut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ciamis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cirebon dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kuningan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumedang dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sukabumi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
    ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cianjur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Serang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pandeglang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karawang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Majalengka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indramayu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tasikmalaya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Garut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ciamis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kuningan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumedang dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diubah dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan