Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka mcmberikan jaminan ketersediaan
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum;
b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas perumahan dan perrnukiman, perlu
dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari
pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum Perumahan;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang
-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 6);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7);
10.
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomo 36).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
BAB IV PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
BAB V TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
BAB VI PASCA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII WEWENANGAN
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
24 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dipandang perlu mengatur tentang tata cara
pemanfaatan atas Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Tata Cara
Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1
Tahun 2017 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kolaka Timur;
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 24 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH,
BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
67
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan;
b. bahwa pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang
pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk
menciptakan siswa sebagai generasi muda yang
berkarakter, berintegritasi dan bermoral antikorupsi
maka diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi
dari sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan
Pendidikan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wakatobi (Serita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021
Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 47);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAB III PENGHARGAAN
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V PEMBIAYAAN
BAB VI SANKSI
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 12 Tahun 2024
ASN - pegawai - penghasilan - tambahan - pemberian - pedoman
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2024/12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023, perlu dilakukan pergantian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatus Sipil Negara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 45 Tahun 2022
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian dan Kriteria TPP; 3. Hari Kerja dan Jam Kerja; 4. Tata Cara Pemberian TPP; 5. Pemberian TPP Tambahan bagi Pelaksana tugas dan Pelaksana Harian; 6. Pengelola Data TPP; 7. Pengendalian; 8. Evaluasi; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Pasal 3 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (Enam) Tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status Gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan, pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan, diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegritas dan berkesinambungan;
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menyebutkan bahwa penyelenggaraan Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. prinsip dan arah kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
b. strategi dan sasaran penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
c. ruang lingkup layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
d. bentuk layanan pengembangan anak usia dini;
e. layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
f. layanan pemenuhan kesehatan anak usia dini;
g. pembentukan dan kedudukan gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif;
h. rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik integratif;
i. pelaporan dan evaluasi;
j. pembinaan dan pengawasan;
k. pendanan; dan
l. penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
20 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung dengan Peraturan yang mengatur Tata Naskah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengadministrasian setiap kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana administrasi;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga, perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.5 Tahun 2021; Permendagri No.1 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas Serta Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Naskah Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral guna mendukung pembangunan Daerah maupun Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas pe
nduduk; bahwa untuk melaksanakan pemaduan dan sinkronisa si kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
, perlu melakukan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang meliputi penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Ke
pendudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dan pernbinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016.
Materi pokok : Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048 sebagai berikut : Pendahuluan, Metode Penyusunan, Profil Wilayah, Analisa Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan, Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan yang diinginkan, Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah, Road Map Pembangunan Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Jumlah halaman : 119 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kapasitas guru
sebagai kepala sekolah melalui penataan dan
perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai
kepala sekolah telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, perlu
disesuaikan.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 , Peraturan
Tahun
Daerah Kabupaten Lamongan 30
2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Seleksi Guru Sebagai Kepala Sekolah, Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Beban Kerja Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Pengembangan Profesi Kepala Sekolah, Pembinaan Karir Kepala Sekolah, Pemberhentian Kepala Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil
sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan .
Jumlah halaman : 13 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab serta pengabdian terhadap pemerintahan dan masyarakat;
bahwa untuk memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pekerjaan yang berikan;
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Persyaratan dan kriteria, Besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, Penilaian pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, Hari kerja dan jam kerja, Tata cara pembayaran, serta Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
18 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk mewuudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
bahwa Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut dianggap masih belum maksimal sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi percepatan penurunan pravalensi stunting di Kabupaten Banggai Laut saat ini;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan percepatan penurunan stunting, perlu merubah Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peratuarn Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut.
14 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
