Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2016/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
ABSTRAK:
Dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya
stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan koordinasi
antar pimpinan daerah di Kabupaten Tabalong hingga di
wilayah kecamatan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu mengatur
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)
Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Forkompimda) di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kelembagaan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UPT OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ABSTRAK:
BAHWA GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DAN SESUAI PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 8 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, DIPANDANG PERLU UNTUK MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN; PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; PENJABARAN TUGAS; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN TATA KERJA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 82 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Bupati semakin berkembang dan kompleks sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu didukung dan dibantu staf ahli dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan berdasarkan isu-isu strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Kedudukan Staf Ahli; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Tata Usaha; Ketentuan Peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
7 Halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 81 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Landak No. 45 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK
Diubah dengan
PERBUP Kab. Landak No. 94 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Kepala Badan; Tugas dan Fungsi Sekretaris; Tugas dan Fungsi Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian; Tugas dan Fungsi Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan Aparatur dan Kesejahteraan Pegawai; Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur; Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan; Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional; Tugas dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah; Penjelasan Tentang Jabatan Perangkat Daerah; Penjelasan Tentang Kepegawaian; Penjelasan Tata Kerja dan Laporan; Penjelasan Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
23 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 80 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Landak No. 83 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA SET DAERAH KABUPATEN LANDAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Tugas, Fungsi Serta Susunan Organisasi BPKAD; Tugas dan Fungsi Kepala Badan; Tugas dan Fungsi Sekretriat; Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran; Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan; Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan; Tugas dan Fungsi Bidang Aset; Tugas dan Fungsi UPT Badan; Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional; Penjelasan Tentang Jabatan Perangkat Daerah; Penjelasan Tentang Kepegawaian; Penjelasan Tentang Tata Kerja dan Laporan; Penjelasan Tentang Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
24 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 79 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Tugas dan Fungsi BAPPEDA; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Kepala Badan; Tugas dan Fungsi Sekretariat; Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian; Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan; Tugas dan Fungsi UPT Badan; Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional; Mengatur Jabatan Perangkat Daerah; Mengatur Kepegawaian; Mengatur Tara Kerja dan Laporan; Mengatur Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
26 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan badan di lungkup pemerintah kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016;
Materi pokok: mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Tulungagung; meliputi: ketentuan umum; pembentukan UPTD beserta tugas dan fungsi masing-masing UPTD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
jumlah 30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap pemerintah daerah membentuk unit layanan pengadaan secara Elektronik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU no.12 Tahun 2011, Perka LKPP No.5 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Kewenangan; Pembiayaan; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
10 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 78 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Landak No. 79 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANDAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satpol PP; Tugas dan Fungsi Kepala Satuan; Tugas dan Fungsi Sekretariat; Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat; Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran; Tugas dan Fungsi UPT Dinas; Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional; Tugas dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah; Tugas dan Fungsi Kepegawaian; Mengatur Tata Kerja dan Laporan; Mengatur Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
23 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 77 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 14 dan pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap pemerintah daerah membentuk unit layanan pengadaan (ULP);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU no.12 Tahun 2011, Perka LKPP No.5 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Kewenangan; Pembiayaan; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
11 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
