Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.613 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Pergub No 4 Tahun 2007

Download file:

Pergub nomor 5 thn 2019.pdf

sumbangan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2019/No 6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2009; PP NO 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela/tidak mengikat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah, yang diberikan secara sukarela, iklas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Mencabut Pergub No 4 tahun 2007
lampiran : 2 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Pergub No 4 Tahun 2019 ocr.pdf

PENGELOLAANA KEUANGANA-CUKAI

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2019/NO.5, LL Prov Kalbar : 6 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa sesuai pasal 66A ayat (3) UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai, gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran konstribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun W1956, UU No.11 tAHUN 1995, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2018, PMK No.50/PMK.07/2017, PMK No.222/PMK.07/2017
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada pemerintah provisni dan pemerintah kabupaten/kota seprovinsi kalimantan barat dalam 10 pasal

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman lampiran .

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Mengubah sebagian

perubahan kedua pergub no 38 tahun 2017

Download file:

PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf

keuangan - dprd

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2019/No 4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD maka perlu disesuaikan dengan tahun anggaran, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan dan penambahan mengenai ketentuan mulai berlakunya

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
merubah pergub No 38 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Download file:

PERGUB Gorontalo No 2 th ...alanan Dinas-ocr.pdf

perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2019/No.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2006; Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Perda Provinsi Gorontalo No. 5 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Terdiri dari 42 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Prosedur Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

PERGUB Gorontalo No 1 th ...n Beban APBD-ocr.pdf

prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2019/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2011; Perpres RI No. 35 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang azas umum pembayaran, uang persediaan, penyediaan dana, pengajuan pembayaran, pengujian keabsahan dan perintah pembayaran, pencairan melalui bendahara pengeluaran, serta prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo No. 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 No. 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 28 halaman tanpa lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

merubah sebagian pergub No 38 Tahun 2017

Download file:

PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

keuangan - dprd

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2019/No 2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

rangka optimalisasi pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 16 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
merubah Pergub No 38 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub_No._148_Tahun_2018.pdf

pengelolaan keuangan daerah - piutang daerah

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 148, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21048

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang daerah dan pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang dalam hal penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung hutang tetap tidakdapat melunasi hutang sebagaimana mestinya kepada daerah, daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah, sehingga perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016
PERGUB ini mengatur mengenai jenis piutang daerah; kriteria penghapusan piutang daerah; dan tata cara penghapusan piutang daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
38 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Diubah dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Mencabut

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download file:

Pergub_No._142_Tahun_2018.pdf

hibah-bantuan sosial-apbd

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 142, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71045

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 telah diatur mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring hibah, bantuan sosial yang bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presider] Nomor 16 Tabun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007;
Pergub ini mengatur tentang Hibah, Bantuan Sosial, Audit, Larangan dan sanksi, monitoring dan evaluasi dan pendaftaran, pengusulan dan evaluasi hibah dan bantuan sosial melalui sistem elektronik

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
78 hal (termasuk lampiran)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2018

Download file:

No._134_Tahun_2018.pdf

APBD-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Kebijakan Akuntansi-Kebijakan Pemerintah-Standar/Pedoman

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 134, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71043

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektivitas, akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu pengaturan khusus tentang penerimaan dan penpluaran daerah, penyelesaian pekerjaan serta pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur mengenai penerimaan daerah, pengeluaran daerah, penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan dampai dengan akhir tahun anggaran, dan penatausahaan uang persediaan/ganti uang/tambahan uang.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
31 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 Tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 Tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 102 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pergub no 102 tahun 2019

Mencabut

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 194 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 Tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 Tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71040);

Download file:

No 128 Tahun 2018.pdf

APBD - pengelolaan keuangan negara/daerah - KEBIJAKAN AKUNTANSI - ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 128, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71041

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya serta dengan adanya usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah tentang kebutuhan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2017 perlu disempurnakan.
Dasar hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 std dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013.
PERGUB ini mengatur tentang Penggunaan kode rekening sebagai acuan pengisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Lampiran I s.d. VI dengan memuat Daftar Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2017
99 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT