Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.578 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19

Download file:

Perbup_Kab Muba No 14 Tahun_2024.pdf

PENYEDERHANAAN BIROKRASI-SISTEM KERJA

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; dan untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Diatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, proses bisnis, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Mencabut ketentuan mengenai peran koordinasi bagi Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam: a. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. b. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. c. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. d. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. e. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. f. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. g. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. h. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. j. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. k. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. m. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. n. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. o. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. p. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. r. Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. s. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. t. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. u. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. v. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. w. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. x. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. y. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. z. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 292 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. dd.Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Keputusan Bupati tentang tugas Subkoordinator pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam: a. Keputusan Bupati Nomor 1070/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. b. Keputusan Bupati Nomor 1071/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. c. Keputusan Bupati Nomor 1072/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. d. Keputusan Bupati Nomor 1073/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. e. Keputusan Bupati Nomor 1074/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. f. Keputusan Bupati Nomor 1075/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. g. Keputusan Bupati Nomor 1076/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. h. Keputusan Bupati Nomor 1077/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. i. Keputusan Bupati Nomor 1078/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. j. Keputusan Bupati Nomor 1079/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. k. Keputusan Bupati Nomor 1080/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. l. Keputusan Bupati Nomor 1081/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. m. Keputusan Bupati Nomor 1082/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. n. Keputusan Bupati Nomor 1083/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. o. Keputusan Bupati Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. p. Keputusan Bupati Nomor 1085/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Keputusan Bupati Nomor 1086/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. r. Keputusan Bupati Nomor 1087/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. s. Keputusan Bupati Nomor 1088/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. t. Keputusan Bupati Nomor 1089/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. u. Keputusan Bupati Nomor 1090/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. v. Keputusan Bupati Nomor 1091/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. w. Keputusan Bupati Nomor 1092/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin. x. Keputusan Bupati Nomor 1093/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. y. Keputusan Bupati Nomor 1094/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. z. Keputusan Bupati Nomor 1095/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Keputusan Bupati Nomor 1096/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Keputusan Bupati Nomor 1097/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Keputusan Bupati Nomor 1098/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. dd. Keputusan Bupati Nomor 1099/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
24 hlm, Lampiran : 41 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Musi Rawas No. 3 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Download file:

perbub kab mura_No 14 2024.pdf

PEMBENTUKAN-UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH-RUMAH POTONG HEWAN

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Musi Rawas;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 29 Tahun 2000; UU No 16 Tahun 2006; UU No 18 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; Undan g -Undang No 18 Tahun 2012; Undang -Undang Nornor 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2019; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/ OT.010/8/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 53 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian pada Unit pelaksanaan teknis rumah potong hewan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat UPT RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7 hlm, Lampiran 1 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Evaluasi Kinerja Harian (Daily Evaluation System) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Boalango

Download file:

14.pdf

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2024 (14)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan penilaian kinerja yang terukur, akuntabel, memberi kepastian hak, meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai melalui pengelolaan kinerja, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturannya di daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 94 Tahun 2021, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP No 49 Tahun 2018, PP No 30 Tahun 2019, Permen PAN-RB No 3 Tahun 2020, Permen PAN-RB No 6 Tahun 2022, Permen PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022, Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, Perbup Bone Bolango No 3 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, perencanaan kinerja pegawai, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, tindak lanjut, sistem informasi kinerja pegawai, pengawasan, sistem kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perbup_Kab Muba No 13 Tahun_2024.pdf

pembentukan - tugas dan fungsi - unit pelaksana teknis dinas

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2024/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf, telah sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 061/0465/VII/2024 tanggal 6 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD PPA dan Fasilitasi Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan UPTD PPA; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf, dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 273 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPTD PPA adalah unit organisasi yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan rincian tugas, tata kerja, standar layanan, pelaporan, keuangan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
15 hlm, Lampiran: 2 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Download file:

PERBUP NO.13 TAHUN 2024.pdf

KEPEGAWAIAN

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Apararur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 534); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Merubah Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Konawe Selatan
Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Konawe Selatan
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP 13 TH 2024.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-53-TAHUN-2022-TENTANG -sISTEM-MERIT-DALAM-MANAJEMEN-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 13

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Merit Dalarn Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Merit Dalarn Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
Keputusan bupati tentang perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
-
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

perbub bantul nomor 12 tahun 2024.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2024/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sasaran Pemberian Tambahan Penghasilan; Pemberian Tambahan Penghasilan; Besaran Tambahan Penghasilan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 2 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup 12 Tahun 2024 (Per...etelah Examinasi.pdf

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - ASAHAN - NOMOR - 42 - TAHUN - 2023 - TENTANG - PERJALANAN - DINAS - DALAM - NEGERI - BAGI - PEJABAT - NEGARA, - PEJABAT - DAERAH,- APARATUR - SIPIL - NEGARA, - DAN - PIHAK - LAIN - DALAM - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - ASAHAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

ABSTRAK:

Bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab, perlu merubah fasilitas dan batas tertinggi biaya transportasi bagi pelaksana perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon II (jabatan pimpinan tinggi pratama), pejabat eselon III (pejabat administrator), pejabat eselon IV (pejabat pengawas), dan pejabat fungsional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023,
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Ketentuan Fasilitas dan Batas Tertinggi Biaya Transportasi bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Lampiran V Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP 12 TH 2024.pdf

INSTANSI-PEMERINTAH-DAN-PEGAWAI-APARATUR-SIPIL-NEGARA-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-KARANGASEM

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, SERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem; b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 1 Juni 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
-
-
7 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Balagan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

2024PB~4.PDF

Kepegawaian, Aparatur Negara

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2024/NO.12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balagan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan dan/atau penyempurnaan peta jabatan, struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai perlu menyusun nilai dan kelas jabatan;bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/215/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT