PERBUP Kab. Bekasi No. 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi
kepersertaan - program - jaminan - sosial - ketenagakerjaan - di - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 224, BD Tahun 2022 No.224
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Dan dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik sebagai penerima upah maupun bukan penerima upahdan salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Pemda Kab. Bekasi menetapkan melalui Perbup Bekasi No. 103 dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana tela diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021; Permenket No. 29 Tahun 2015; Permenket No. 18 Tahun 2018; Permenket No. 5 Tahun 2021; Permenket No. 7 Tahun 2021; Permenket No. 4 Tahun 2022; Kepmendagri No. 131.32-1374; Pergub Jabar No. 158 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 98 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 35 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 103 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 58 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Program, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pendaftaran, Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran, Pembinaan Dan Pengendalian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 208 Tahun 2022
pedoman - penyelenggaraan - jaminan - kesehatan - bagi - peserta - pekerja - bukan - penerima - upah - dan - bukan - pekerja - di - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 208, BD Tahun 2022 No.208
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Kab. Bekasi melalui Penerima Bantuan Iuran Kesehatan, berdasarkan Ketentuan Pasal 99 Perpres No. 82 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 109 Tahun 2013; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu RI No. 78/PMK.02/2020; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Peserta Dan Kepesertaan, Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja (PBPU Dan BP) Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pembiayaan, Perubahan Data Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Iuran Jaminan Kesehatan, Peran Serta Masyarakat, Iuran, Manfaat Jaminan Kesehatan, Penyelanggaraan Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Penyelenggaran Jaminan Kesehatan, Pelayanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan, Pengawasan Monitoring Dan Evaluasi, Dukungan Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
27 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022
AsuransiKesehatanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 8 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 40 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2022/NO.105, LL Kab.Kubu Raya : 42 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sehat Bahagiakan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, khususnya penduduk miskin sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Sasaran Program; Ketentuan Jenis Pelayanan Kesehatan; Tarif Pelayanan Dan Pembiayaan; Tata Cara Pengajuan Dukungan Operasional Program Sehat Bahagiakan Masyarakat; Tata Cara Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Penerbitan Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Program Sehat Bahagiakan Masyarakat; Pendanaan; Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2019
3 Halaman dan 39 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 21 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
percep0atan - penanggulangan - kenmiskinan - di - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Tasikmalaya dengan ditetapkannya Permendagri No. 53 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 32 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebaimana rtelah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Perprs No. 111 Tahun 2022; Permensos No. 08 Tahun 2012; Perda kab. tasikmalaya No. 7 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2013; perda kab. tasikmalaya No. 10 tahu8n 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab Tasikmalaya No 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perda Kab, Tasikmalaya No. 11 Tahun 2021; Perbup No. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Data Kemiskinan, Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat Perguruan Tinggi Dan Dunia Usaha, Koordinasi, Kerjasama Dan Kemitraan, Pendanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul diperlukan pedoman penanggulangan kemiskinan; b. bahwa agar pelaksanaan pedoman penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya perencanaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2015.
Materi pokok : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : pendahuluan; kondisi umum Daerah; profil kemiskinan Daerah; program prioritas; lokasi prioritas; dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 127 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 98 Tahun 2022
Unit Pelaksana Teknis-Pusat Pelayanan-Keluarga Sejahtera
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Tahun 2022 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 96 Tahun 2022
peraturan - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - karawang - nomor - 7 - tahun - 2020 - tentang - tanggung - jawab - sosial - dan - lingkungan - perusahaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu bentuk peranserta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun untuk menjalin hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (4) Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Karawang Tahun 2020 No. 7.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Aplikasi Corporate Social Responsibility, Pengaduan, Duta TJSLP, Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 92 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
SEKTOR JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sektor Jasa Konstruksi.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sektor Jasa Konstruksi. perubahan pada Ketentuan Pasal 14 setelah ayat (1) di tambah 1 (satu)
ayat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah yang mengamanatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di daerah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah;
c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 .Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang. perubahan antara lain: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dirubah dan pada ayat (3) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf, 2. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 9 diubah; 3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020
jumlah 7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
